REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi Pemilihan Umum Pusat memastikan persiapan jelang pemungutan suara Pilkada 15 Februari mendatang sudah 98 persen. Komisioner KPU Pusat, Arief Budiman mengatakan kesiapan tersebut meliputi logistik, personel dan anggaran jelang pilkada yang tersisa lima hari tersebut. "Secara umum persiapan sudah 98 persen," ujar Arief dalam acara diskusi di Warung Daun, Cikini, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (11/2).
Menurutnya, seluruh kebutuhan logistik di 101 daerah telah diproduksi. Begitu pun proses distribusi telah seluruhnya dilakukan sampai ke kabupaten/ kota. Ia melanjutkan, setelah sampai di kabupaten/kota juga, proses pengepakan logistik Pilkada yang terdiri dari kertas suara dan formulir juga telah 98 persen. "Sedikit saja yang masih proses," kata Arief.
Selanjutnya, logistik Pilkada itu dipersiapkan untuk proses pengiriman ke kecamatan, sebelum didistribusikan ke tempat pemungutan suara (TPS). KPU daerah, Arief mengatakan, mendahulukan, pengiriman logistik Pilkada ke wilayah pegunungan atau kepulauan yang jauh dan terpelosok.
Saat ini proses distribusi logistik pilkada telah dimulai di daerah-daerah kecamatan pelosok. "Nah daerah yang terdekat dikirimkan 13 Februari," kata Arief.
Menurutnya, hal ini dilakukan guna memastikan tidak ada hambatan pilkada di wilayah-wilayah terpencil tersebut. Hal ini berbeda dengan kecamatan yang di wilayahnya lebih dekat dengan KPU daerah. "Karena kalau dikirimkan jauh lebih awal pengamanannya lebih susah. Karena kan menyebar, nah di kabupaten/kota pengamanannya lebih terkonsentrasi," ujar Arief.
Arief menambahkan, begitu halnya dengan personel petugas KPU daerah, PPK, maupun PPS yang persiapannya hampir 100 persen. "Personel KPU procinsi, kabupaten/kota, PPK, PPS, KPPS semua sudah direkrut dan sebagian besar sudah dilakukan pelatihannya," katanya.
Namun demikian, persiapan pilkada yang belum seluruhnya selesai berasal dari persoalan anggaran. Arief mengungkap, hingga saat ini masih ada Pemerintah Daerah yang belum seluruhnya mentransfer anggaran pilkada ke KPU daerah 100 persen.
Ia sendiri tidak menyebut secara rinci berapa daerah tersebut. Namun dari Rp 4,3 triliun untuk 101 daerah, masih ada Rp 500 miliar yang belum ditransfer ke KPU. "Makanya anggaran ini kami perlu peran serta Pemda, kami berharap Kemendagri mendorong daerah yang belum transfer 100 persen, agar segera ditransfer," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika