REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kepala Dinas Pendidikan Sulawesi Selatan (Sulsel) Irman Yasin Limpo mengaku terkejut mengetahui Kemendikbud merespons surat yang dikirim kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan berbuntut pemblokiran bantuan pendidikan ke daerahnya. Namun dia mengaku belum pernah mendapatkan dan menerima langsung surat pemblokiran itu dari pemerintah pusat.

Irman membantah surat dengan nomor 420/0416/Diknas tertanggal 24 Januari 2017 yang ditujukan pada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan bertujuan untuk meminta pemerintah menghentikan bantuan pendidikan ke daerahnya. Ia menegaskan, surat tersebut hanya meminta apabila pemerintah ingin memberikan bantuan, agar sepengetahuan pemerintah provinsi.

(Baca Juga: IGI: Kemendikbud dan Pemprov Sulsel Harus Instrospeksi)

Adik Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo ini mengatakan, Kemendikbud memang pernah memanggil Irman dan sekertaris dinas untuk datang ke pusat untuk memenuhi undangan sosialisasi kewenangan. Saat itu, Irman berhalangan hadir karena sedang berada di luar negeri. Sehingga, undangan dihadiri oleh sekertaris dinas dan dua kepala bidang SMA dan SMK.

"Kenapa diblokir. Kalau rugi jangan ditanya, yang ditanya siapa yang merugikan. Karena saya pikir Mendikbud bijak, karena ini kan persoalan koordinasi dan kelembagaan," tutur Irman.

Ia berharap, pemerintah tidak perlu menyikapi persoalan teknis dengan memblokir bantuan pendidikan. Menurutnya, pemerintah cukup membalas surat yang dikirim Pemprov Sulsel. "Dibalas saja surat kami apa yang salah. Dan kami akan membenarkan. Nanti kami akan memperjelas ke pemerintah pusat. Siapa tahu ada salah komunikasi," jelasnya.

(Baca Juga:  Disdik Sulsel Bantah Minta Kemendikbud Hentikan Bantuan Pendidikan)