REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemilihan kepada daerah (pilkada) serentak secara umum berjalan aman dan lancar. Namun, di lapangan tetap saja ditemukan beragam persoalan yang tidak boleh diabaikan sehingga harus segera diselesaikan agar tidak mengurangi kualitas pilkada dan kepercayaan publik terhadap hasil pilkada.
Sekretaris PP Pemuda Muhammadiyah Pedri Kasman mengatakan, permasalahan utama pilkada tetap saja pada persoalan Daftar Pemilih Tetap (DPT). "Temuan di Pilkada DKI Jakarta misalnya ada warga yang tidak memperoleh kesempatan menggunakan hak pilihnya karena tidak masuk DPT atau pun pemilih tambahan," kata Pedri kepada Republika.co.id, Kamis (16/2).
Ia menerangkan, misalnya ada warga yang punya KTP elektronik, tapi tidak dapat surat panggilan memilih. Ketika mereka datang dengan membawa KTP, perlakuan petugas KPPS juga tidak seragam.
Dikatakan dia, beredar juga informasi adanya percobaan pencoblosan orang yang diragukan hak pilihnya. Bahkan terindikasi ada upaya sistematis pengerahan orang untuk memilih.
"Seperti beredarnya video seorang oknum yang mengaku anggota DPRD dengan kostum baju kotak-kotak yang dikabarkan mau mengerahkan sejumlah orang dan memaksa untuk bisa memilih," ujarnya.
Ia menegaskan, supaya informasi video tersebut jelas, maka harus diusut secara tuntas. Pelaku dan aktornya harus diproses secara hukum. Sehingga tidak menimbulkan kecurigaan berkepanjangan.
Ia menambahkan, kasus lainnya adanya surat suara yang sudah dicoblos sebelum pemilihan dan surat suara untuk pemilih tambahan tidak tersedia. Semua kasus-kasus tersebut mesti diselesaikan secara tuntas dan transparan oleh KPU dan Bawaslu sebelum diumumkannya hasil penghitungan akhir.
"Sekecil apa pun pelanggaran dan kecurangan yang terjadi harus diusut dan diproses sesuai aturan. Jika perlu paslon yang melakukan kecurangan didiskualifikasi dan dilakukan pemilihan ulang," jelasnya.
Menurutnya, hal ini sangat penting supaya menjadi pelajaran bagi semua pihak untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan pemilu dari waktu ke waktu. Kualitas pemilu dan demokrasi Indonesia selalu saja ternodai oleh praktik-praktik curang. Itu semua harus diakhiri dan jadi catatan penting bagi penyelenggara pemilu dan semua pihak.
Ikuti Whatsapp Channel Republika