REPUBLIKA.CO.ID, TEHERAN -- Para pemimpin dari berbagai negara di dunia yang menghadiri Konferensi Internasional ke-6 Untuk mendukung intifada Palestina, mempertanyakan solusi dua negara guna menyelesaikan konflik di tanah suci Umat Islam tersebut. Mereka juga mengutuk legalisasi permukiman ilegal oleh Parlemen Israel.
Hari pertama Konferensi Internasional ke-6 Untuk Mendukung Intifada Palestina berlangsung panas, kata anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Mahfuz Sidik, di Teheran, Iran, Selasa (21/2). Konferensi internasional tersebut diselenggarakan oleh Parlemen Republik Islam Iran di Teheran pada 21-22 Februari.
Pada pidato pembukaan, Pemimpin Besar Iran, Ayatollah Ali Khamenei mempertanyakan, semua upaya perundingan damai dan diplomasi yang sudah puluhan tahun dilakukan, namun tanpa hasil. Malah, Israel secara terbuka terus merampas tanah rakyat Palestina.
Pidato Khamenei itu mewarnai pernyataan dari para pimpinan delegasi dari negara lain yang berbicara di hari pertama konferensi. Ketua Parlemen Lebanon, Nabih Beri, dengan tegas menyatakan, bahwa solusi dua negara adalah dusta Israel karena pada kenyataannya Israel terus merampas tanah milik rakyat Palestina. Pernyataan itu dikuatkan oleh Syech Naim Kasim, tokoh pimpinan Hizbollah, yang menyerukan perlawanan bersenjata terhadap Israel.
Seluruh ketua delegasi dari 80 negara menyuarakan protes keras atas pembangunan permukiman ilegal Yahudi di atas tanah penduduk Palestina di Tepi Barat dan Yerusaalem Timur. Mereka juga mengutuk legalisasi permukiman ilegal oleh Parlemen Israel. Protes dan kritik keras atas gagasan solusi dua negara juga disuarakan oleh pihak Palestina.
Ketua Parlemen Palestina, Salim Ja'nun menegaskan, perlunya perlawanan berlanjut terhadap zionis Israel untuk mendapatkan kembali hak-hak bangsa Palestina yan selama ini dirampas oleh penjajah Palestinia. Pernyataan ini juga diamini oleh Wakil Faksi Fatah, Hamas dan Jihad Islam yang hadir dalam konferensi tersebut.
Anggota DPR RI dari Partai Keadilan Sejahtera, Mahfuz Siddiq yang menghadiri konferensi menjelaskan, bahwa kritik keras atas ide solusi dua negara muncul akibat keputusasaan akan upaya perundingan damai dan diplomasi politik untuk menyelesaikan konflik Palestina-Israel. "Sangat nyata proses perundingan hanya menguntungkan zionis Israel. Penguasaan mereka atas tanah Palestina terus bertambah, sementara posisi bangsa Palestina makin terjepit. Jadi wajar jika hari ini muncul ketidakpercayaan terhadap solusi dua negara," ungkap Mahfuz.
Namun, dikatakannya, delegasi Indonesia yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI, Agus Hermanto, dalam pernyataannya di sesi pleno juga tidak mengangkat solusi dua negara. "Suasana psiko-politiknya tidak mendukung. Kita hanya pertegas perlunya percepatan perwujudan Palestina merdeka dan berdaulat, serta keharusan Israel mundur dari semua wilayah pendudukan pasca 1967," kata Mahfuz.
Ikuti Whatsapp Channel Republika