REPUBLIKA.CO.ID, TANGERANG -- Partai pendukung pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Banten, Rano Karno-Embay Mulya Syarief akan membongkar kecurangan yang terjadi di Kota Tangerang. Ketua DPW PPP Banten, Agus Setiawan mengatakan dugaan pelanggaran pemilu yang terjadi di Kota Tangerang sangat mudah dideteksi.
Bahkan, Agus menilai jika kecurangan yang terjadi adalah sistem zaman purba sehingga mudah dilihat. Hal ini pun sangat fatal bagi penyelenggara maupun pengawas Pemilu. Oleh karena itu, pihaknya akan membantu pasangan Rano-Embay untuk membongkar kecurangan yang terjadi.
"Kami akan membongkar mengenai kecurangan yang ada di Kota Tangerang. Sebab, kesalahannya sangat fatal dan mudah dideteksi," ujarnya ditemui di rumah pemenangan Rano - Embay di Modernland Kota Tangerang, Rabu (22/2).
Ketua Tim Pemenangan Internal pasangan Rano - Embay, TB Hasanudin dari PDI Perjuangan menjelaskan jika pihaknya akan melawan dengan segala cara kecurangan yang terjadi untuk keadilan demokrasi.
Apalagi, Kapolri telah memberikan perhatian pengamanan yang khusus pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Banten. Maka itu, seluruh penyelenggara dan pengawas Pemilu harus bersikap netral.
"Intinya adalah di penyelenggara pemilu yang harus sesuai dengan aturan. Sebab, kami akan menempuh jalur hukum untuk mencari keadilan," katanya.
Perlu diketahui, pasangan Rano Karno - Embay Mulya Syarief didukung tiga partai politik yakni PDI Perjuangan, PPP dan Nasional Demokrat. Dari hasil rekap yang dilakukan tim pemenangan, Rano - Embay unggul di enam kabupaten/Kota yakni Kota Serang, Pandegelang, Lebak, Cilegon, Kota Tangerang Selatan, Kabupaten Tangerang dan Lebak. Sedangkan di Kota Tangerag dan Kabupaten Serang, pasangan Rano - Embay kalah dari pasangan Wahidin - Andika.
Hanya saja, tim pemenangan Rano - Embay melihat adanya kecurangan dari kekalahan di Kota Tangerang seperti pengelembungan suara menggunakan surat keterangan dan surat suara palsu serta pelanggaran pidana pemilu lainnya.
Seluruh temuan pelanggaran Pemilu tersebut sudah disampaikan kepada Panwaslu dan Bawaslu untuk dilakukan proses hukum dan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di Kota Tangerang.
Ikuti Whatsapp Channel Republika