Friday, 21 Muharram 1444 / 19 August 2022

Friday, 21 Muharram 1444 / 19 August 2022

 

21 Muharram 1444
  • JELANG HUT BHAYANGKARA KE-76,< POLRI MENGADAKAN LOMBA MENEMBAK PATI TNI-POLRI BERSAMA INSAN PERS 10-11 JUNI 2022 DI BRIMOB KELAPA DUA

Perbaikan 10 Ribu RTLH di DIY Harus Selesai 2018

Kamis 02 Mar 2017 10:57 WIB

Rep: Neni Ridarineni/ Red: Fernan Rahadi

Rumah tak layak huni. Ilustrasi

Rumah tak layak huni. Ilustrasi

Foto: .

REPUBLIKA.CO.ID, YOGYAKARTA - Anggota DPRD DIY Huda Tri Yudiana berharap sekitar 10 ribu Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di DIY sudah bisa dibangun dan diperbaiki  menjadi rumah layak huni  dan dituntaskan di tahun 2018. 

 

"Tahun ini hanya ada anggaran sekitar Rp 24 miliar, sehingga hanya bisa untuk  memperbaiki sekitar 2000 RTLH  karena anggaran untuk memperbaiki sekitar Rp 11 juta per rumah," kata Huda pada wartawan. 

Dia mengusulkan DIY menyiapkan anggaran minimal Rp 100 miliar untuk memperbaiki RTLH  dan itu pun hanya bisa memperbaiki di bawah 10 ribu unit rumah.  Sebenarnya di DIY ada sekitar 72 ribu RTLH dan yang sudah terdaftar lengkap dengan nama dan alamat baru ada 10 ribu RTLH di DIY .  

Problem rumah tidak layak huni ini harus menjadi prioritas dan dikoordinasikan oleh provinsi dengan melibatkan swasta dan masyarakat dengan kualifikasi.  Apalagi gini ratio (ketimpangan antara  yang kaya dan  yang miskin-red) di DIY tertinggi di Indonesia, katanya.

 "DIY sebagai daerah Istimewa kok gini rationya tertinggi di Indonesia. Ini kan lucu. Karena itu menurut saya  tingginya gini ratio di DIY merupakan masalah ekstrem yang harus segera diselesaikan. Anggaran sebesar Rp 100 miliar untuk memperbaiki RTLH ini juga salah satu upaya untuk menurunkan  ketimpangan yang tinggi,’’ kata anggota Komisi C DPRD DIY ini. 

Menurut Huda, APBD 2018  dan RJPMD 2017 harus memperhatikan pengentasan kemiskinan di 16 kecamatan, RTLH, dan kawasan kumuh. Karena ketiga hal itu juga merupakan upaya untuk menurunkan ketimpangan antara kata dan miskin di DIY. 

 "Masyarakat yang miskin sekali itu harus diintervensi dengan cara-cara yang cukup serius. Kalau melihat APBD DIY, sangat kecil dana untuk orang miskin. Danais sejak tahun 2015 hingga sekarang tidak ada yang alokasinya untuk  yang miskin," ungkapnya. 

 Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY Rani Sjamsinarsi mengatakan  pihaknya akan memprioritaskan rumah tidak layak huni, pengentasan kemiskinan di 16 kecamatan  akan membuat target untuk beberapa program pemerintah di antaranya perbaikan rumah tidak layak huni dan  penanganan dua kawasan kumuh.  

 

 

BACA JUGA: Ikuti News Analysis Isu-Isu Terkini Persepektif Republika.co.id
 
 
 
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

f

 

 

BERITA LAINNYA

 

 

hide ads show ads
desktop mobile