REPUBLIKA.CO.ID, JAYAPURA -- Gubernur Papua Lukas Enembe mengakui pelaksanaan pilkada serentak 2017 di 11 kabupaten dan kota lebih banyak yang bermasalah dibanding pilkada 2015. Bila di pilkada 2015 lalu daerah yang bermasalah dan terpaksa harus melakukan pemungutan suara ulang (PSU) hanya terjad di Kabupaten Mamberamo Raya dan itu hasil putusan MK namun untuk pilkada 2017 sebelum ada putusan MK beberapa kabupaten harus melakukan PSU karena adanya rekomendasi panwas.

Bahkan seperti yang terjadi di Kabupaten Jayapura, KPU akan melakukan psu di 236 TPS yang tersebar di 17 distrik, kata Gubernur Enembe dalam sambutannya pada pertemuan yang dikemas dalam acara minum kopi pagi pascapemungutan dan perhitungan suara dalam pemilukada serentak 2017 di Mapolda Papua di Jayapura, Kamis (2/3).

Pertemuan yang dihadiri Kapolda Papua Irjen Pol Paulus Waterpauw, Ketua KPU Papua Adam Arisoy, Ketua Bawaslu Papua Feggi Wattimena, Dan Lantamal Jayapura Laksamana Pertama Heru, Kasdam XVII Cenderawasih Brigjen TNI Herman Asaribab, Ka Binda Papua Brigjen TNI Gustav serta tokoh agama, Gubernur Enembe berharap berbagai permasalahan yang terjadi selama pemungutan suara dapat segera diselesaikan.

"Mudah-mudahan berbagai permasalah yang terjadi selama pemungutan dan perhitungan suara berlangsung tidak menimbulkan konflik yang dampaknya dapat merugikan masyarakat," kata Gubernur Enembe seraya menambahkan, bagi pihak yang merasa tidak puas silahkan mengajukan keberatannya melalui MK.

Gubernur Enembe dalam pertemuan yang berlangsung selama enam jam itu mengatakan, KPU dan panwas selalu bekerja sesuai aturan. Bila semua dilaksanakan sesuai aturan maka diharapkan tidak ada bentrok antarpara pendukung apalagi sampai menimbulkan korban jiwa, harap Gubernur Enembe.

Ikuti Whatsapp Channel Republika