REPUBLIKA.CO.ID, SUKABUMI -- Pemkot Sukabumi meminta aparat pegawai negeri sipil (PNS) agar netral dalam pelaksanaan pilkada serentak 2018 mendatang. Pasalnya, pada tahun tersebut warga Sukabumi akan mengikuti dua ajang pilkada yakni pemilihan ali Kota Sukabumi dan Gubernur Jawa Barat."PNS diminta netral pada saat menjelang dan pelaksanaan pilkada nanti," ujar Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Sukabumi, Hanafie Zain Jumat (17/3).
Hal ini dikarenakan meskipun waktu pelaksanaan pilkada masih sekitar satu tahun lagi namun suasana politik mulai menghangat di tengah masyarakat. Kondisi tersebut lanjut Hanafie disebabkan pada 2017 ini merupakan tahun politik baik di Sukabumi maupun Jawa Barat.
Oleh karena itu, dia mengtakan pemkot meminta seluruh PNS supaya tidak terbawa arus politik. Melainkan selalu menjaga netralitasnya dan fokus melaksanakan tugas sebagai pelayan masyarakat secara baik.
Targetnya, sambung dia, para PNS dapat meningkatkan kinerja dan pelayanan kepada semua lapisan masyarakat Sukabumi. Ketentuan ini terang Hanafie sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Di dalam aturan itu disebutkan para ASN tidak diperbolehkan terlibat dalam politik praktis agar mekanisme pemerintahan tidak terganggu. Namun lanjut dia, para PNS tetap harus berperan serta dalam menyukseskan pelaksanaan pilkada serentak pada 2018 mendatang.
Wali Kota Sukabumi Mohamad Muraz menambahkan, pelaksanaan tahapan pilkada di Sukabumi akan mulai dilakukan pada akhir 2017. Ia berharap masyarakat bisa menyikapi momen pilkada tersebut dengan bijak. Khususnya lanjut dia untuk para PNS agar menjaga netralitasnya dalam pilkada nanti.
Sementara itu, sejumlah partai politik mulai didekati sejumlah calon wali kota dan wakil wali kota untuk diusung pada pilkada 2018. Ketua DPP Partai Gerindra Heri Gunawan mengatakan terdapat enam nama yang mendekati partainya untuk diusung sebagai calon wali kota Sukabumi pada pilkada 2018.
Mereka tidak hanya berasal dari kalangan politisi melainkan juga dari birokrat. "Kebanyakan nama yang ingin diusung berasal dari eksternal partai," ujar Heri, yang juga anggota DPR RI dapil Sukabumi.
Sementara dari kalangan internal partai, lanjut dia, masih dinilai "malu-malu kucing". Namun kata dia Gerindra belum mengambil sikap dalam penetapan calon wali kota Sukabumi maupun wakilnya.
Saat ini Gerindra msih melaukan konsolidasi internal baik antarpimpinan, pimpinan anak cabang dan pimpinan anak ranting. Heri mengatakan, Gerindra ingin lebih dahulu merapatkan barisan di internal baru kemudian menetapkan calon.
Ikuti Whatsapp Channel Republika