REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Tokoh Muda Golkar, Ahmad Doli Kurnia menyayangkan berkembangnya opini buruk yang terus menerus menyerang Golkar sebagai salah satu partai yang kadernya diduga terlibat aliran korupsi proyek KTP elektronik (KTP-el). Doli melihat situasi pascapersidangan di Pengadilan Tipikor 9 Maret lalu hingga saat ini sangatlah tidak menguntungkan Partai Golkar.

Sejak saat itu, ia mengistilahkan 'argo' pencitraan buruk ke Golkar kembali terus berjalan. "Keterlibatan sejumlah nama kader, termasuk Setya Novanto yang saat ini menjabat sebagai Ketua Umum, telah membuat Golkar seperti bulan-bulanan di media dan sudah terbangun pula citra negatif pada persepsi publik secara merata," katanya kepada Republika.co.id, Sabtu (18/3).

Bahkan, kata dia, sudah ada pula suara yang mendorong pembubaran partai politik yang diduga terlibat, bila didapatkan bukti ada aliran dana korupsi KTP-el itu ke rekening partai. "Tentu situasi seperti itu tidak bisa terus dibiarkan, karena akan sangat mengganggu konsolidasi serta dapat menggerus elektabilitas Golkar yang akan menghadapi pilkada serentak 2018 dan pileg-pilpres 2019," katanya.

Oleh karena itu, ia berharap kesadaran penuh dari seluruh stake holder partai untuk segera mengantisipasinya. Ia mengusulkan partai Golkar butuh kepemimpinan baru dalam waktu segera, apakah itu bersifat sementara atau permanen.

Doli mengatakan, para pimpinan partai perlu melakukan konsolidasi yang bisa dimulai dari rapat antar Dewan Pembina, Dewan Kehormatan, dan Dewan Pakar. Kemudian Setya Novanto selaku Ketua Umum DPP diajak diskusi untuk mencari solusi terbaik.

Setelah itu, stake holder lain seperti DPD Provinsi dan Kabupaten/Kota dilibatkan sesuai dengan mekanisme organisasi yang diatur dalam AD/ART. "Misinya adalah penyelamatan partai, bukan yang lain," ujar Doli menegaskan.

Ikuti Whatsapp Channel Republika