REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya Bakar menemui Presiden Joko Widodo (Jokowi) siang ini membahas terkait progres program perhutanan sosial.

"Bapaknya nanya, progresnya bagaimana, beberapa persoalan di lapangan seperti apa? Kan kawan-kawan sudah dengar, Bapaknya selalu bilang percepatan-percepatan. Jadi tadi kami bahas, dan besok akan kami rapatkan di rapat terbatas," kata Siti di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (20/3).

Sejak 2007, kebijakan program perhutanan sosial belum jelas dilaksanakan oleh pemerintah pusat dan daerah. Karena itu, konsep pelaksanaan program inipun menjadi penekanan dari Presiden Jokowi.

"Hutan sosial itu sebenarnya melalui kebijakan yang lalu juga sudah ada, hanya belum firm. Belum firm itu artinya konsepnya seperti apa, dukungannya bagaimana, pemerintahnya ngapain, pemdanya ngapain, itu dari dulu tidak ada. Dari 2007 begitu saja," kata dia.

Jokowi pun memerintahkan untuk melakukan sejumlah percepatan terkait hutan sosial ini melalui beberapa kebijakannya. Hasilnya, kata Siti, dari 2007 hingga 2017 sudah terdapat 825 hektare lahan hutan rakyat.

"Dalam 2015 saja kira-kira 130-an, dan 2016 140-an. Dan selama dua bulan di tahun 2017, progresnya cukup tinggi 178 ribu hektare," ujar Siti.

Kendati demikian, permasalahan terkait perhutanan sosial ini bukan hanya pada luas areanya, namun juga terkait kualitas, mekanisme pengelolaan, finansial, hingga hubungan antara hutan, tanaman rakyat, dengan industrinya.

"Dan juga bagaimana apabila misalnya arealnya itu bekas reboisasi yang tahun 1980-an. Jadi hal-hal seperti itu saya konsultasikan kepada Bapak, dan akan dirapatkan," katanya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika