REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Mohamad Taufik berkomentar singkat terkait kehadiran PT. Transportasi Jakarta di Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar. Taufik menyarankan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) tidak perlu berhubungan dengan hal-hal terkait Pemilu Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta 2017 saat ini.

"Sudahlah saya sarankan kepada SKPD (Satuan Perangkat Kerja Daerah), BUMD, anda urusin saja perusahaan," ujar Taufik di Gedung DPRD DKI Jakarta, Kamis (23/3)

Taufik kemudian mengatakan untuk para BUMD yang ketahuan terlibat dalam Pilkada 2017 dan menguntungkan salah satu pasangan calon, maka sepatutnya harus ditindak. "Ya saya kira kalau dia ketahuan dia ikut pilkada apalagi menguntungkan salah satu paslon, pasti akan kita kejar terus," katanya.

Selain itu jika BUMD memfasilitasi paslon untuk kampanye, Taufik menuturkan, hal tersebut juga dinilai melanggar. "Dia (BUMD) kan mesti netral," ujarnya.

Sebelumnya, Transjakarta dan angkutan Koperasi Wahana Kalpika (KWK) menandatangani nota kesepahaman atau memorandum of understanding (MoU) di Gedung DPP Partai Golkar, Kemanggisan, Palmerah, Jakarta Barat. Dirut PT Transjakarta Budi Kaliwono menegaskan hal tersebut tidak ada kaitan dengan Pilkada Jakarta.

Budi mengatakan pihak Transjakarta hanya datang memenuhi panggilan KWK. Menurutnya, dimanapun dapat dijadikan tempat acara karena itu bukan permasalahan pokok. Permasalahan utamanya adalah Transjakarta ingin memberiikan pelayanan terbaik untuk masyarakat, dalam hal ini bersama KWK.  Untuk itu, Budi memastikan kenetralan pihaknya. Ia berharap hal tersebut nantinya tidak dipolitisasi.

Ikuti Whatsapp Channel Republika