REPUBLIKA.CO.ID, RABAT -- Raja Marokko Mohammed VI pada Rabu (5/4) mengangkat pemerintah baru pimpinan Muslim, untuk menandai berakhirnya enam bulan kebuntuan politik. Sejak pemilihan umum pada Oktober, rakyat Maroko telah hidup tanpa pemerintah setelah mantan perdana menteri Abdelilah Benkirane dan partai mantan mitranya tidak sepakat mengenai apakah akan memperluas koalisi pemerintah atau tidak.

Benkirane dengan tegas menolak menambah partai lain ke mayoritas empat-partai, tapi dua partai mantan mitranya, Pertemuan Umum Nasional Independen (RNI), yang liberal dan Gerakan Rakyat (MP) yang nasionalis berkeras mendesak dua partai lain yang lebih kecil bergabung dengan pemerintah, yaitu Partai Uni Konstitusional dan partai sayap kiri Uni Partai Kekuatan Rakyat Sosialis.

Setelah lima bulan berkutat, Raja Maroko memutuskan mengganti Benkirane dengan Saadeddine El Othmani, orang nomor dua dalam kepemimpinan Partai Pembangunan dan Keadilan Islam (PJD) untuk memerintah. El Othmani menerima baik perluasan koalisi itu, dan ia pada 25 Maret mengumumkan pembentukan koalisi dengan keempat partai tersebut serta sekutu dekat partainya, Partai Kemajuan dan Sosialisme.

Semua 39 pos dalam pemerintah baru dibagi antara partai yang bermitra itu tergantung atas hasil mereka dalam pemilihan anggota parlemen pada Oktober lalu. Selain memimpin pemerintah, PJD menguasai 10 kementerian. Mitra utamanya, RNI dan MP, masing-masing memiliki tujuh dan enam portofolio. Sembilan kementerian lain dialokasikan buat tiga partai yang tersisa di dalam koalisi tersebut.

Pemerintah itu juga terdiri atas delapan anggota yang bukan dari partai apa pun, tapi disediakan untuk pejabat yang diangkat oleh istana. Semua anggota tersebut akan memimpin Kementerian Urusan Luar Negeri dan Kerja Sama, Pertahanan, Dalam Negeri, Pendidikan, Sekretariat Jenderal Pemerintah dan Urusan Agama Islam dan Waqaf.

Setelah membentuk pemerintah yang telah lama dinantikan dalam waktu singkat, El Othmani harus secepatnya menanggulangi kemarahan yang meningkat di kalangan masyarakat madani di partai Islamnya, yang dengan keras telah mengecam "konsesinya" kepada partai mitranya.

Di dalam pernyataannya kepada pers setelah pengangkatan pemerintahnya oleh Raja Mohammed VI, mantan menteri luar negeri tersebut merujuk kepada kecaman itu. Ia berkata, "Pembentukan cepat pemerintah dilakukan sehubungan dengan dampak berbahaya dari kebuntuan di negeri ini serta ekonominya, terutama usaha kecil."

El Othmani juga mengatakan pemerintah barunya akan memburu pembaruan yang dilancarkan oleh pemerintah terdahulu, yang juga dipimpin oleh partainya. "Kami akan menempatkan kepentingan rakyat Marokko di atas pertimbangan lain apa pun," katanya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika