REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengamat politik Muchtar Effendy Harahap menilai, penundaan pembacaan tuntutan kasus dugaan penistaan agama sudah bisa diramalkan. Hal ini seiring dengan pernyataan jaksa agung M Prasetyo yang setuju dengan saran Polda Metro Jaya untuk menunda sidang Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang menjadi terdakwa dalam kasus dugaan penistaan agama.

"Sudah diduga, JPU akan mengikuti maunya jaksa agung," ujarnya saat dihubungi Republika.co.id, Selasa (11/4).

Muchtar mengatakan, memang benar hak jaksa penuntut umum (JPU) menyatakan siap atau tidak. Namun, penundaan pembacaan tuntutan kasus ini, lata dia, satu bukti Jaksa Agung dan Polda bersatu untuk menunda sidang. "Dengan cara tidak membacakan tuntutan," ujarnya.

Menurut Muchtar, hakim juga tak berhak memaksakan hari ini juga JPU baca tuntutan. Namun, peristiwa penundaan tersebut, kata dia, harus digiring polisi dan jaksa agung tidak netral terhadap Ahok.

Sebelumnya, jaksa agung M Prasetyo mendukung saran Polda Metro Jaya, agar sidang tuntutan kasus dugaan penistaan agama dengan terdakwa Ahok ditunda. Jaksa agung setuju jika sidang tersebut ditunda hingga penyelenggaraan Pilkada DKI Jakarta selesai, demi keamanan dan ketertiban.

Ikuti Whatsapp Channel Republika