REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Dalam debat pamungkas putaran kedua Pilkada DKI ada sedikit perubahan format dalam debat kali ini. KPU DKI Jakarta memutuskan menyertakan kelompok masyarakat.
Kelompok masyarakat diperbolehkan memberi pertanyaan langsung kepada pasangan calon. KPU DKI Jakarta menjamin netralitas kelompok tersebut.
Empat komunitas yang hadir yakni komunitas nelayan, pengusaha usaha mikro kecil dan menegah (UMKM), pedagang kecil, dan penghuni rumah susun. Setiap komunitas akan mengajukan pertanyaan.
Dalam segmen ketiga, perwakilan penghuni rumah susun, Soeharto menanyakan kepada kedua pasangan calon ihwal fasilitas yang sangat bobrok di Rusun Jatinegara. "Saya tinggal di Rusun Jatinegara, saya merupakan warga yang terkena relokasi kali Ciliwung, pindah di Rusun Jatinegara saya menderita mental, karena saat ini rusun kami bocor," ungkap Soeharto dalam Debat Pamungkas Pilkada DKI Jakarta di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Rabu (12/4).
Mendengar keluhan Soeharto, calon gubernur DKI Jakarta nomor urut dua, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok meminta maaf kepada para penghuni Rusun. "Memang kontraktor maling banyak seperti itu. Makanya, kami sekarang perlambat untuk pembangunan Rusun, kami pilih yang baik," ucap Ahok.
Seharusnya, kata Ahok, para warga tidak perlu membayar Rusun. Pembayaran selama ini merupakan kontribusi pemeliharaan lingkungan. Untuk Rusun Jatinegara, rencananya Pemprov DKI akan membongkar pagar rusun untuk dibuat kios dagang agar mereka bisa berjualan di tepi jalan.
"Supaya mobil bisa mampir. Ini memang karena ada kesalahan desain. Mohon maaf bapak ibu bersabar," ucap Ahok.
Hal senada diungkapkan pasangan Ahok, Djarot Saiful Hidayat. Menurutnya, saat ini memang masih banyak fasilitas rusun yang bobrok." Memang pasti banyak komplain. Mohon maaf bila ada yang bocor-bocor," ujar Djarot.
Tema debat yang diangkat, yakni 'Dari Masyarakat untuk Jakarta' yang terdiri dari kesenjangan dan keadilan sosial, bonus demografi dan penegakan hukum. Sementara sub tema debat yakni transportasi, reklamasi, tempat tinggal, pelayanan publik berupa pendidikan dan kesehatan, serta UMKM atau dunia usaha.
Ikuti Whatsapp Channel Republika