REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Calon Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Salahuddin Uno tak ingin mengomentari terkait kemungkinannya mengungkap dokumen pembelian lahan RS Sumber Waras yang sempat dipermasalahkan. Sandi tak ingin mengomentari kenungkinan tersebut karena itu berkaitan dengan hukum.

"Tentunya kalau berkenaan dengan kasus hukum saya tidak akan berkomentar," kata Sandi di Masjid Agung Universitas Al Azhar, Jalan Sisingamangaraja, Jakarta Selatan, Senin (1/5/).

Namun begitu, Sandi memastikan ke depan, setiap program yang dia jalankan, tidak akan dilakuka secara tergesa-gesa. Sehingga nantinya akan ada sebuah negosiasi dan pembentukan consensus antara pembuat kebijakan dengan pelaksana kebijakan.

"Saya akan pastikan ke depan bahwa setiap program itu tidak akan dilakukan secara tergesa-gesa. Sehingga kebijakan-kebijakan itu bottom up, dari bawah kita bisa lebih mudah untuk eksekusinya," terang Sandi.

Sandi melanjutkan, setiap program yang akan dijalankannya terlebih dahulu harus dilakukan kajian. Kajian dilakukan dengan melibatkan lembaga-lembaga hukum, lembaga keuangan dari pemerintah, juga mengajak semua pemangku kepentingan, termasuk ahli dan wakil dari masyarakat.

"Sehingga kebijakan-kebijakan ke depan itu akan mendapatkan dukungan dari masyarakat. Kita ingin pola ini berkembang dalam forum seperti forum rembuk," ucap Sandi.

Ikuti Whatsapp Channel Republika