REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota DPR dari Fraksi Partai Golkar, Ace Hasan Syadzily mengatakan tetap konsisten mendukung ambang batas pencalonan presiden (presidential treshold). Dia berpendapat sistem itu dapat mengawali koalisi partai politik (parpol) yang kuat untuk pemilu serentak 2019.

"Menurut kami tidak ada cara lain dalam menyatukan koalisi untuk konteks pemilihan presiden 2019, kecuali dengan presidential treshold. Sebab ini cara terbaik melakukan penataan sistem presidensil sehingga pemilu nanti sejak awal didukung dengan basis parpol yang kuat," ujar Ace kepada wartawan di Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (6/5).

Golkar, katanya, tetap sepakat dengan ambang batas pencalonan presiden sesuai 2014. Merujuk kepada sistem itu, Golkar tetap mengusulkan ambang batas pencalonan presiden sebesar 20 persen perolehan kursi dan 25 persen perolehan suara hasil pemilihan legislatif (pileg).

Lewat sistem ini, Golkar berharap koalisi parpol sudah solid dan pasti sejak awal. "Soal pecah atau tidaknya koalisi ke depannya, tergantung bagaimana mengelola koalisi setelah pemilihan," ujar Ace.

Dia menjelaskan, saat ini ada tiga kubu dalam pembahasan presidential treshold. Pertama, mereka yang menginginkan ambang batas pencalonan presiden sebesar nol persen, terdiri dari fraksi Demokrat, PAN, Hanura dan Gerindra.

Pihak kedua adalah mereka yang sepakat ambang batas pencalonan presiden mengacu dengan ambang batas parlemen. Pihak ketiga yakni mereka yang mendukung ambang batas sebesar 20/25 persen.

"Sejauh ini kami terus upayakan lobi-lobi utamanya kepada parpol pendukung pemerintah dan juga parpol lain. Sama-samalah kita ke nanti pastikan koalosi pada Pemilu 2019 betul-betul kuat," tambahnya.