REPUBLIKA.CO.ID, MATARAM -- Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudoyono (SBY) menegaskan hak angket DPR terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi berbahaya dan bisa mengganggu tugas lembaga anti rasuah itu.

"Demokrat menolak dan tidak setuju angket DPR kepada KPK. Itu berbahaya bisa ganggu tugas KPK," kata SBY saat membuka Rakernas Partai Demokrat di Mataram, Nusa Tenggara Barat, Senin (8/5).

Mantan Presiden ke 6 ini mengatakan, masih banyak cara mengawasi kerja KPK, karena KPK bisa saja salah. Namun, tidak mesti DPR melalui hak angket. "DPR dan semua pihak bisa memilih cara-cara yang tepat mengawasi KPK dan penegak hukum yang lain," ujarnya.

Menurut SBY, Demokrat mendukung penegakan hukum yang adil, objektif dan tidak tebang pilih. Karenanya, Demokrat mendukung KPK untuk penegakan hukum dalam memberantas korupsi. Bahkan, lanjutnya, Demokrat akan tetap konsisten mendukung pemberantasan korupsi mendukung KPK dan penegak hukum yang lain.

"Ada atau tidak ada kader Demokrat yang telah korupsi, Demokrat akan tetap konsisten dan gigih mendukung pemberantasan korupsi oleh KPK dan penegak hukum lainnya. Karenanya Demokrat menolak dan tidak setuju angket DPR terhadap KPK," jelasnya. Karena itu, SBY menegaskan mencermati latar belakang dan arah anket KPK tersebut, Demokrat tidak ikut bertanggungjawab dan konsekuensi logisnya tidak mngambil bagian dalam angket tersebut.

Ikuti Whatsapp Channel Republika