REPUBLIKA.CO.ID, RAKHINE -- PBB menunjuk tiga ahli independen pada Selasa (30/5) waktu setempat untuk menyelidiki tuduhan pembunuhan, pemerkosaan, dan penyiksaan oleh pasukan keamanan Myanmar terehadap Muslim Rohingya di negara bagian Rakhine. Misi pencarian fakta internasional itu akan dipimpin oleh seorang advokat Mahkamah Agung India Indira Jaising.

Dua anggota lainnya adalah pengacara Sri Lanka sekaligus aktivis veteran hak asasi manusia Radhika Coomaraswamy, dan aktivis Australia Christopher Sidoti. Pernyataan resmi yang dikeluarkan PBB ini dikeluarkan setelah diadakan pertemuan dalam forum beranggotakan 47 negara.

Misi tersebut akan mencari akses ke Myanmar, di mana tentara pekan lalu menyanggah tuduhan pelanggaran selama tindakan kekerasan pada tahun lalu yang memaksa sekitar 75 ribu etnis Rohingya melarikan diri ke negara tetangga Bangladesh. PBB mendesak pemerintah untuk bekerja sama sepenuhnya dengan menyediakan temuan investigasi domestiknya. Selain itu juga memberikan akses penuh, tidak terbatas dan tidak terpantau.

Dewan HAM PBB setuju untuk membentuk misi pencarian fakta pada Maret lalu dalam sebuah resolusi yang mengecam keras pelanggaran dan meminta untuk memastikan pertanggungjawaban penuh atas pelaku dan keadilan bagi korban.

Sebuah laporan PBB pada Februari lalu menyatakan, bahwa pasukan keamanan Myanmar telah melakukan pembunuhan dan pemerkosaan massal dalam sebuah kampanye yang sangat mungkin diindikasi sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan dan disebut sebagai pembersihan etnis. Laporan oleh Komisaris Tinggi untuk Hak Asasi Manusia PBB itu didasarkan pada wawancara ekslusif dengan korban Rohingya di Bangladesh.

Ikuti Whatsapp Channel Republika