REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) masih melakukan pembahasan mengenai Rancangan Undang-Undang Pemilihan Umum (RUU Pemilu). Pembahasan yang dilakukan masih terkait dengan ambang batas untuk DPR (parliamentary threshold) dan ambang btas pencalonan presiden (presidential threshold).

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan, hingga saat ini pemerintah dan presiden tetap pada komitmen awal terkait presidential threshold yakni 20-25 persen, tidak nol persen. Menurutnya, jika nol persen maka partai yang baru terbangun sudah bisa mencalonkan calon presiden. Hal tersebut tidak baik dalam perpolitikan. "Karena partai yang mau menentukan (calon Presiden) harus teruji dulu," kata Tjahjo usai bertemu dengan Presiden di Istana Negara, Senin (5/6).

Tjahjo menuturkan, partai yang baru muncul seharusnya belum bisa mencalonkan presiden dalam pemiliihan presiden (Pilpres) 2019 mendatang. Partai tersebut harus diuji dalam berbagai hal. Kesiapan partai mereka harus sudah cukup dan memadai, agar tidak asal dalam mencalonkan dalam Pilpres.

Sedangkan untuk parliamentary threshold, pemerintah mengusulkan jika memang ada kenaikan maka kenaikannya apakah di atas lima atau di bawah lima persen. Sehingga posisinya nanti bisa empat atau lima persen.

Terkait dengan penambahan jumlah kursi di DPR, pemerintah telah mengajukan usulan ada tambahan tiga yakni di Kalimantan Utara, Kepulauan Riau, dan Riau untuk lima kursi. Sedangkan 10 kursi tambahan lainnya diserahkan pada DPR untuk dibahas ke Pansus DPR. "itu (tambahan kursi) terserah keinginan dari seluruh fraksi di DPR," ujarnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika