REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Utama PT Transportasi Jakarta (Transjakarta) Budi Kaliwono bertemu dengan Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat di Balai Kota, Rabu (14/6). Kedatangan tersebut untuk melaporkan informasi situasi Transjakarta beberapa hari ini.
"Ya beberapa kejadian soal pemogokan. Saya sih sebenarnya nggak anggap pemogokan karena chaos, bus-bus yang di depan nggak jalan, stuck sempat dua jam lebih bus tidak bisa keluar terutama yang ada di jalur Harmoni. Karena Harmoni macet maka yang dari ujung kita nggak kirim busnya. Kita setop juga akhirnya jadi panjang," kata Budi di Balai Kota, Rabu (14/6).
Terkait tuntutan dari aksi mogok karyawan kontrak PT Transjakarta, Budi akan melihat lagi hal tersebut. Sebab, Transjakarta memiliki aturan-aturan yang tidak bisa dilanggar. "Jadi kita lihat nanti kita pelajari. Hari ini kan pertemuan secara langsung ditunda dulu, jadi kita nggak bisa tahu juga isinya apa," ujarnya.
Selain itu, Dirut PT Transjakarta ini juga mengatakan Djarot memberikan solusi terkait aksi mogok kerja karyawan kontrak. "Beliau hanya menegaskan tetap harus pakai aturan. Karena Transjakarta pakai dana APBD semuanya harus ikut aturan. Ini yang harus kita sampaikan kepada para karyawan untuk bisa tahu dan memaksakan kehendaknya yang tak sesuai aturan Pemprov DKI Jakarta. Kami punya keterbatasan tak bisa meluluskan semuanya," katanya.
Sebelumnya, sebagian besar awak bus Transjakarta melakukan aksi mogok jalan pada Senin (12/6). Para karyawan Transjakarta melakukan aksi demo di kantor PT Transjakarta yang berada di Jalan Mayjen Sutoyo, Cawang, Jakarta Timur. Tuntutan para awak Transjakarta adalah penghapusan stasus karyawan kontrak yang bertahun-tahun dan meminta untuk kepastian pengangkatan karyawan tetap. Akibat dari aksi mogok dan demo, para pengguna jasa Transjakarta banyak terlantar lantaran tidak ada armada yang melayani mereka.
Baca juga: Dirut Transjakarta Duga Pelaku Bom Molotov Bukan Karyawan
Ikuti Whatsapp Channel Republika