REPUBLIKA.CO.ID, KUPANG -- Pemerintah Kabupaten Sumba Timur sudah menetapkan status kejadian luar biasa (KLB) atas serangan hama belalang kepada tanaman pertanian di wilayah itu.
"Keputusan menetapkan KLB itu setelah melihat pola serangan hama belalang sudah dalam bentuk gerombolan dalam jumlah jutaan ekor, dan bisa berdampak lebih buruk terhadap alam di wilayah itu," kata Bupati Sumba Timur Gidion Mbliyora.
"Setelah melihat langsung kondisi di lapangan dan memperhatikan pola serangan hama belalang dalam gerombolan besar yang mulai masuk kebun-kebun petani, maka kami memutuskan untuk menetapkan statusnya menjadi KLB," kata Gidion Mbiliyora.
Penetapan status KLB itu dilakukan agar semua pihak, mulai pemerintah kabupaten, provinsi hingga pusat bersatu padu dalam melakukan tindakan penanganan di lapangan. "Coba bayangkan, kalau satu ekor belalang bisa menghasilkan 250 ribu telur dengan setahun empat kali bertelur. Bila tidak dilakukan penanganan segera mungkin maka kejadian akan lebih buruk untuk daerah ini," katanya.
Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi NTT Yohanis Tay mengatakan secara terpisah mengatakan, telah melakukan upaya pengendalian terhadap serangan hama di lapangan. Dia mengatakan pestisida yang tersedia di Kabupaten Sumba Timur adalah Confidor 30 kg, Fokker 820 kg.
Sementara peralatan pendukung yang digunakan untuk pengendalian belalang kembara yang tersedia di Kabupaten Sumba Timur (pengadaan tahun 2015) adalah mist blower 20 unit dan hand sprayer 140 unit. UPT Proteksi TPHP Provinsi NTT katanya juga telah menyalurkan pestisida Confidor sebanyak 100 sachet (100 gr), dan melaksanakan pengendalian di lapangan.
Komisi V DPRD Nusa Tenggara Timur (NTT) mendesak Dinas Sosial dan dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), segera turun ke Kabupaten Sumba Timur untuk membantu mengatasi serangan hama belalang di wilayah itu.
"Dalam rapat kerja dengan dua organisasi perangkat daerah itu, kami sudah minta agar segera turun ke Sumba Timur untuk melakukan koordinasi dan kerja sama dalam mengatasi hama belalang," kata Wakil Ketua Komisi V DPRD NTT Yunus Takandewa di Kupang, Sabtu (17/6).
Menurut dia, dua instansi ini harus mengerahkan semua kekuatan yang ada, melakukan pemetaan lapangan, kerja sama dengan semua pihak agar kasus hama belalang tidak menimbulkan ekses yang mungkin bisa lebih berbahaya bagi masyarakat dan tanaman.
Dia mengatakan pemerintah provinsi tidak bisa hanya menunggu laporan dari daerah, tetapi sudah saatnya turun ke lapangan untuk bersama menyatukan kekuatan mengatasi serangan hama ini. "Hama belalang ini sebenarnya sudah muncul sejak Januari, tetapi karena belum menyerang tanaman, pemerintah belum bergerak maksimal," kata Anggota DPRD NTT dari Fraksi PDI Perjuangan itu.
Saat ini, gerombolan besar hama belalang sudah mulai menyerang tanaman pertanian dan hortikultura dan tidak bisa dibiarkan. Menurutnya, harus ada penanganan yang lebih serius dengan melibatkans semua instansi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika