REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA-- Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat mengatakan pemindahan ibu kota negara merupakan urusan pemerintah pusat terkait kajiannya. Namun, Djarot menilai memindahkan ibu kota negara dari DKI Jakarta ke kota lain bukan hal yang mudah.

"Mindahin ibu kota bukan perkara yang sederhana. Harus dipersiapkan secara matang. Karena bukan hanya memindah kantor kepresidenan, tapi bagaimana dengan kementerian, bagaimana dengan kedutaan," ujar Djarot di Balai Kota, Selasa (4/7).

Sebelumnya, pemerintah masih mengkaji sejumlah daerah yang akan dijadikan sebagai alternatif lokasi pemindahan ibu kota. Menurut Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sofyan Djalil, saat ini pemerintah masih melakukan pengkajian tahap awal.

“Masih studi awal mencari alternatif-alternatif,” kata Sofyan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (4/7).

Terkait munculnya nama Kota Palangkaraya sebagai lokasi ibu kota baru, Sofyan menyebut sejauh ini daerah tersebut merupakan wilayah yang paling cocok. Kendati demikian, ia menegaskan, sejumlah daerah lainnya pun dijadikan sebagai alternatif pemindahan ibu kota.

“Kita sedang cari alternatif tempat di samping Palangkaraya, tempat yang paling suitable, yang paling bagus. Yang apa begitu kan,” ujarnya.

Setelah lokasi alternatif sejumlah daerah lainnya telah ditemukan, maka kemudian Presiden yang akan memutuskan menentukan lokasi yang tepat sebagai ibu kota. “Kalau ini kan keputusan administratif, Presiden memutuskan. Keputusan jangka panjang, implikasinya gitu kan. Oleh karena itu, kita sedang cari tempat,” tambahnya.

Noer Qomariah Kusumawardhani

Ikuti Whatsapp Channel Republika