REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengamat hukum pidana dari Universitas Trisakti, Abdul Fickar Hadjar menyarankan masyarakat untuk bisa mendorong presiden agar bisa turun tangan melawan upaya pelemahan terhadap KPK. Upaya pelemahan yang dimaksud Fickar adalah Hak Angket yang dilayangkan para anggota DPR terhadap KPK.

Menurut Fickar, angket tersebut berpotensi buian saja melemahkan, tapi juga membubarkan KPK. "Masyarakat harus mendorong presiden untuk turun tangan melawan pelemahan KPK. Jika tidak, maka sejarah akan mencatat bahwa di masa pemerintahan Jokowi, KPK dilemahkan dan tidak mustahil dibubarkan," kata Fickar saat dihubungi Republika, Senin (10/7).

Fickar juga menyarankan masyarakat untuk terus mendukung KPK agar tidak gentar dalam upayanya menyelesaikan kasus KTP elektronik (KTP-el). Terutama, untuk mendorong KPK menetapkan tersangka para anggota DPR yang terlibat kasus tersebut, setelah ada bukti yang kuat. "Masyarakat harus mendorong KPk untuk menetapkan sebagai tersangka para anggota DPR yang terlibat kasus KTP-el jika sudah ada bukti yang kuat," ucap Fickar.

Dikungan dari masyarakat terhadap KPK perlu diberikan lantaran Pansus Angket KPK dirasa telah kehilangan arah. Pasalnya, dalam menjalankan tugas-tugasnya, Pansus tersebut terkesan tidak menyelidiki urusan kenegaraan, melainkan malah mencari-cari kesalahan KPK.

Bahkan menurutnya, sangat beralasan jika angket DPR terhadap KPK disebut sebagai bagian dari upaya sistematis oknum-oknum di DPR untuk melemahkan KPK. Terlebih, kesan yang timbul dari apa yang dilakukan Pansus Angket KPK tersebut menurutnya, seperti ingin membubarkan KPK. "Beralasan jika dikatakan bahwa angket DPR terhadap KPK itu merupakan bagian dari upaya sistematis oknum-oknum DPR untuk melemahkan KPK. Bahkan berkeinginan membubarkan KPK," terang Fickar.

Ikuti Whatsapp Channel Republika