REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar Bidang Media Nurul Arifin mengatakan isu musyawarah luar biasa (munaslub) terkait penetapan status tersangka Setya Novanto tidak relevan untuk partainya saat ini. Dorongan munaslub muncul karena keinginan mengganti Setya Novanto sebagai ketua umum Golkar pascapenetapan tersangka.
Dia menegaskan solidaritas keluarga besar Golkar sekarang ini seharusnya terus dijaga. "Isu terkait munaslub sebagai reaksi dan respons di internal Golkar tidak etis dan tidak logis dalam memperkuat kelembagaan partai," ujar Nurul melalui keterangan pers yang diterima Republika, Selasa (18/7).
Nurul mengatakan, Golkar masih menanti surat penetapan Setya Novanto sebagai tersangka dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ia mengatakan Golkar ingin mengkaji dan mempelajari secara cermat konstruksi hukum berikut alasan-alasan penetapan Setnov sebagai tersangka.
"Dengan demikian Golkar dapat menentukan langkah-langkah hukum yang tepat," kata dia.
Nurul melanjutkan, kinerja Golkar pascapenetapan Setnov tidak terganggu. Kinerja partai dilaksanakan secara kolektif.
KPK telah menetapkan Ketua DPR RI yang juga Ketua Umum Golkar Setya Novanto sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan KTP-Elektronik pada Senin (17/7). Ketua KPK Agus Raharjo mengatakan KPK telah temukan bukti permulaan yang cukup untuk manambah jumlah tersangka kasus proyek pengadaan KTP-El.
"KPK menetapkan saudara SN anggota DPR RI pada 2009 sampai 2011 sebagai tersangka. Karena menguntungkan diri sendiri menyebabkan kerugian negara Rp 2,3 triliun dari paket pengadaan Rp 5,9 triliun," ujar Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Raharjo di gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika