REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan menyambangi Istana Negara untuk bertemu Presiden Joko Widodo, Selasa (18/7). Zulkifli mengatakan ia dan Jokowi menyinggung sejumlah hal yang saat ini sedang dibahas oleh pemerintah dan DPR.
Dia menerangkan hal yang disinggung di antaranya mengenai Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Keterbukaan Informasi dan Organisasi Kemasyarakatan (Ormas). Selain itu, dia mengatakan, ada juga pembahasan tentang Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilihan Umum (Pemilu).
Namun, Zulkifli mengatakan, topik utama kunjungan ke Istana Negara adalah menyampaikan undangan pernikahan anaknya yang ketiga. Kendati acaranya pada September mendatang, Zulkifli memutuskan memberikan undangan jauh-jauh hari agar Jokowi bisa mengatur waktu guna menghadiri acara sakral tersebut.
"Kan suatu kehormatan kalau Presiden bisa menghadiri pesta pernikahan anak saya beserta keluarga. Ya itu saja," ujar dia.
Sebelumnya, hubungan PAN dengan partai politik pendukung pemerintah sempat memanas menyusul sikap partai yang dipimpin Zulkifli tersebut di rapat pembahasan RUU Pemilu. Fraksi PAN pada rapat kerja pansus RUU Pemilu dengan pemerintah, Kamis (13/7), menyatakan tetap menghendaki sistem Pemilu terbuka, metode kuota hare, jumlah kursi Dapil 3-10 dan terbuka dengan presidential threshold 10-15 persen.
"Apabila pansus belum mencapai sepakat maka PAN setuju untuk membawa paket melalui voting di paripurna," ujar Anggota Pansus dari Fraksi PAN Totok Daryanto, Kamis.
Sikap Fraksi PAN sama dengan anggota koalisi pemerintah lainnya, yaitu PKB. Dua fraksi ini juga senada dengan sikap tiga fraksi di luar koalisi partai pendukung pemerintah lainnya yakni Partai Demokrat, Gerindra dan PKS juga kompak tidak memilih paket dalam Pansus dan meminta agar paket dibawa ke paripurna DPR.
Satu hari setelah rapat itu, politikus PDI Perjuangan yang juga Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo pun mengatakan partai politik pendukung pemerintah atau parpol koalisi semestinya konsisten dalam mendukung upaya pemerintah memperkuat pemerintahan presidensial dalam pembahasan RUU Pemilu.
"Partai-partai yang mendukung pemerintah tentunya harus konsekuen dan konsisten untuk memperkuat sistem pemerintahan presidensil," ujarnya di Jakarta, Jumat (14/7).
Bahkan, Sekjen PDIP Hasto Kristianto meminta PAN keluar dari koalisi partai pendukung pemerintah karena bersikap berbeda. Pada Ahad (16/7), Zulkifli menyatakan sudah melakukan koordinasi dengan sejumlah petinggi partai politik yang tergabung dalam koalisi pendukung pemerintah terkait pembahasan lima isu krusial dalam RUU Pemilu.
Hasil pertemuan itu pun membuat Zulkifli yakin penentuan lima isu krusial dalam RUU Pemilu tidak berakhir dengan cara voting. Zulkifli pun memberi sinyal PAN akan bersikap lunak dalam pembahasan tersebut.
Zulkifli menyatakan PAN menyerahkan apapun hasil yang disepakati terhadap lima isu krusial tersebut. Termasuk kalau besaran ambang batas pengajuan calon presiden tetap 20-25 persen sebagaimana yang dikehendaki pemerintah. "Terserah berapa saja yang penting musyawarah," kata dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika