REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Saking besarnya kerugian yang ditanggung negara akibat dugaan korupsi pengadaan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Elektronik, presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mohamad Sohibul Iman menyebutnya dengan kata gigakorupsi. Tidak hanya itu, skandal korupsi proyek KTP-El berekses langsung kepada rakyat yang kesulitan mendapatkan blanko KTP-el.
"Dua anak saya sudah lebih dari setahun difoto untuk KTP-el tapi belum juga beres. Alasan kelurahan: blanko habis. Mereka gemas ketika tahu korupsi KTP-el Rp 2.3 triliun," keluh Sohibul Iman, seperti dikutip dari laman resmi PKS, Rabu (19/7).
Lanjut Sohibul, bahkan anak-anaknya turut gemas dengan korupsi KTP-el. Itu karena anaknya juga mengetahui bahwa banyak sekali teman-temannya juga belumm beres dengan KTP-el. Kata Sohibul, tentu rakyat biasa lebih banyak lagi, dia menganggap korupsi KTP-el adalah tindakan yang jahat.
Doktor lulusan Jepang itu menilai keliru kalau ada yang bilang proyek KTP-el tidak gagal. Justru gagal total, sebab utamanya adalah gigakorupsi. Oleh karena itu, Sohibul menginginkan agar para pelaku harus dihukum seberat-beratnya. Korupsi proyek KTP-el menurutnya adalah contoh betapa akutnya perilaku perburuan rente para elit mulai dari swasta, birokrat hingga politisi. Hal itu, Sohibul menilai sebagai cermin rusaknya mental dan akal.
"Bayangkan, meminta imbalan atas pengesahan anggaran oleh DPR dan eksekutif dianggap legal, disamakan dengan success fee di dunia bisnis. Rusak akal," tuturnya.
Bagi Sohibul, succes fee patut diberikan atas prestasi karena talenta bukan karena kekuasaan. DPR RI dan eksekutif itu pemilik kuasa tidak patut dapat imbalan. "Itu suap," ketusnya.
Sohibul menambahkan, kejahatan besar para koruptor KTP-el adalah menggagalkan proyek nasional Single ID Number agar tertib kependudukan dan mencegah kejahatan dan terorisme. Akibatnya kini proyek nasional Single IDN gagal total.
"Harapan adanya tertib kependudukan, mudahnya segala urusan dan tercegahnya berbagai kejahatan itu pupus" tutup Sohibul.
Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Setya Novanto sebagai tersangka, karena diduga terlibat dalam korupsi proyek pengadaan KTP Elektronik. Politikus yang juga menjabat sebagai Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, disangka melanggar Pasal 3 atau Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.
Ikuti Whatsapp Channel Republika