Kamis 20 Jul 2017 14:16 WIB

Pemerintah Percepat Rehabilitasi dan Rekonstruksi Gempa Aceh

Menko PMK, Puan Maharani Puan yang dihadiri Menteri Kesehatan Nila F. Moeloek, Kepala BNPB Willem Rampangilei, Kepala Staf Presiden Teten Masduki, Wakil Gubernur NAD Muzakir Manaf, Bupati Pidie Jaya Aiyub Abbas serta para pejabat instansi terkait lainnya,
Foto: Istimewa
Menko PMK, Puan Maharani Puan yang dihadiri Menteri Kesehatan Nila F. Moeloek, Kepala BNPB Willem Rampangilei, Kepala Staf Presiden Teten Masduki, Wakil Gubernur NAD Muzakir Manaf, Bupati Pidie Jaya Aiyub Abbas serta para pejabat instansi terkait lainnya,

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Proses rehabilitasi dan rekonstruksi terhadap empat kabupaten yang tertimpa musibah gempa di Aceh tahun 2016 terus dilakukan. Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Puan Maharani menegaskan bahwa targetnya tahun 2018 semua proses rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa yang terjadi pada 7 Desember 2016 itu sudah tuntas.

"Kita bergerak cepat menjalankan proses rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana gempa bumi di empat kabupaten di Aceh. Ini secara sinergis kita lakukan dan semua berkomitmen kuat sehingga kita yakin proses pembangunan kembali semua yang terdampak bencana ini bisa dilakukan," ujar Puan usai Rapat Koordinasi tingkat menteri terkait Rapat Koordinasi (Rakor) Tingkat Menteri (RTM) terkait penanganan percepatan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa bumi Aceh, di Kantor Kemenko PMK, Jakarta, Kamis (20/7).

Puan menjelaskan, rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa bumi tahun 2016 di empat kabupaten di Aceh dilakukan percepatan, sesuai dengan instruksi presiden (inpres) nomor 5 tahun 2017. Dijelaskan bahwa proses rehabilitasi dan rekonstruksi dilakukan oleh 4 Menteri Koordinator, 14 Kementerian, 7 lembaga, serta 4 kabupaten/kota.

"Inilah yang terus kita koordinasikan. Secara teknis, proses rekonstruksi dan rehabilitasi di lapangan akan dikoordinasikan melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Dan semua pihak terkait sudah menyatakan komitmen kuat untuk menyukseskan proses rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana tahun 2016 tersebut," jelas Puan yang dihadiri Menteri Kesehatan Nila F. Moeloek, Kepala BNPB Willem Rampangilei, Kepala Staf Presiden Teten Masduki, Wakil Gubernur NAD Muzakir Manaf, Bupati Pidie Jaya Aiyub Abbas serta para pejabat instansi terkait lainnya.

Dijelaskan Puan, dalam rehabilitasi dan rekonstruksi ini ada lima sektor yang jadi fokus. Yakni pemukiman, infrastruktur, ekonomi, sosial, dan lintas sektor. Pelaksanaan secara teknis juga sudah dibahas secara matang sehingga percepatan bisa segera dilakukan.

"Pelaksanaannya kita sudah bahas bagaimana memanage kegiatan ini dengan baik. Kami optimis dan berharap pelaksanaannya berjalan sesuai harapan. Pada tahun 2018 Insyaallah masjid yang ada di Trenggading, Pidie Jaya akan dibangun dan dilakukan peletakan batu pertama oleh Presiden Jokowi dan Insyaallah selesai sebelum Ramadan 2018," jelas Puan.

Kepala BNPB Willem Rampangilei menjelaskan, proses rehabilitasi dan rekonstruksi ini diperkirakan membutuhkan anggaran sebesar Rp3,456 triliun, dan anggarannya sudah dibahas dan dilaksanakan melalui lintas sektoral terkait.

"Soal anggaran ini sudah dibahas, termasuk bagaimana mendikung anggaran tersebut.  jelasnya.

Ia mengingatkan, gempa bumi yang menimpa Aceh pada 7 Desember 2016 lalu mengakibatkan korban 103 meninggal, 134 luka berat, 532 luka ringan, dan pengungsi 85.133 jiwa. Adapun kebutuhan dana untuk penanganan bencana gempa bumi sesuai hasil Kajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITUPASNA) yang ada dalam Renaksi sebesar Rp 3.45 Trilliun, terdiri atas Sektor Permukiman (Rp 338 M), Infrastruktur (Rp 1.224 T), Sosial (Rp 646 M), Ekonomi (Rp 938 M) dan Lintas Sektor (Rp 308 M).

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement