REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Fraksi Partai Demokrat menyepakati opsi paket B dalam pembahasan lima isu krusial terkait RUU Penyelenggaraan Pemilu dalam Sidang Paripurna DPR RI yang berlangsung Kamis (20/7). Dalam pandangan fraksi yang dibacakan oleh Benny K Harman di hadapan 534 anggota DPR RI, Fraksi Demokrat sepakat atas pilihan paket B yaitu presidential threshold nol persen, parliamentary threshold empat persen, sistem pemilu terbuka, alokasi 3-10 kursi, metode konversi suara quota hare.

Benny mengatakan, Fraksi Partai Demokrat memandang ketentuan presidential threshold dengan menggunakan hasil Pemilu Legislatif 2014 yang lalu adalah sebuah kekeliruan atau kesesatan cara pikir yuridis yang harus segera diluruskan. Ia menambahkan, pada Sidang Paripurna ini, Fraksi Partai Demokrat mengharapkan kelima opsi dapat diputuskan bersama secara musyawarah untuk mufakat, tidak melalui mekanisme voting.

Baca juga, Paripurna Diskors, RUU Pemilu Kemungkinan Di-voting.

Sidang paripurna ke-32 masa sidang kelima tahun sidang 2016-2017 tersebut dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon didampingi oleh Ketua DPR RI Setya Novanto, Wakil Ketua DPR lainnya masing-masing Agus Hermanto, Fahri Hamzah, dan Taufik Kurniawan.  Sidang paripurna kali ini mendapat perhatian dari masyarakat maupun media massa mengingatkan agenda utamanya adalah pengambilan keputusan Atas pembahasan RUU Pemilu.

Ikuti Whatsapp Channel Republika