REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pihak kepolisian masih belum bisa mengungkap siapa pelaku penyiraman air keras terhadap penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan, meski telah terjadi 100 hari lalu. Terakhir, pihak kepolisian telah membuat sketsa wajah dalam kasus tersebut.
Namun, Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Raden Prabowo Argo Yuwono mengaku bahwa sketsa wajah yang dibuat, belum pasti sketsa wajah pelaku penyerangan Novel. Ia pun mengungkapkan, meski penyidik telah memeriksa sekitar 59 orang saksi, namun belum ada petunjuk siapa pelaku penyerangan penyidik KPK itu.
"Sketsa wajah ini sedang dibuat oleh penyidik, artinya masih kasar, itu bukan pelakunya tetapi ada saksi melihat ada orang asing yang tidak dikenal ditempat itu. Kita sedang dalami orang asing itu siapa?" jelasnya saat dihubungi melalui sambungan telepon, Kamis (20/7).
Menurut Argo Yuwono, sketsa wajah tersebut di dapat dari saksi yang melihat orang asing pada H-5 di jembatan dekat masjid. Kemudian ada juga yang melihat di tempat wudlu masjid, juga pada H-1 sebelum teror dilakukan.
Argo Yuwono mengakui kasus Novel lebih sulit dibandingkan kasus penyerangan Hermansyah. Karena, kata Argo Yuwono, kasus Novel sangat sedikit meninggalkan jejak untuk diselidiki. Padahal pihaknya juga telah mencari CCTV sampai radius 500 meter dan ada sekitar 28 unit.
"Semua kan kondisi di lapangan di TKP menentukan contohnya kasus yang lain, kasus pembunuhan di UI saja sekarang belum ketemu. Itu kan semua tergantung kondisi di lapangan," ujarnya.
Selanjutnya soal rencana pihak Kepolisian yang akan melakukan penyidikan ke Singapura masih terkendala dengan administrasi perizinan. Kata Argo Yuwono, saat ini pihak Kepolisian masih menunggu izin dari dokter untuk memeriksa Novel.
Sebelumnya peristiwa Penyiraman Novel dengan air keras oleh orang yang tidak dikenal terjadi pada Selasa (11/5) silam. Ketika itu Novel selesai menunaikan ibadah shalat Subuh di Masjid Al Ikhsan dekat kediamannya di Jalan Deposito, Kelapa Gading, Jakarta Utara.
Ikuti Whatsapp Channel Republika