REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Dewan Kehormatan Partai Golkar, Akbar Tanjung mendesak agar Setya Novanto segera mengambil langkah praperadilan. "Kita memang punya kepentingan proses praperadilan ini dilakukan," ujar Akbar Tanjung saat mendampingi Ketua Umum Partai Gplkar Setya Novanto ke kediaman BJ Habibie, Senin (24/7).
Akbar Tanjung mengatakan, jika praperadilan lolos, maka tidak akan ada masalah. Namun, jika seandainya praperadilan yang dilakukan Setya Novanto, kata dia, maka proses hukum akan terus berjalan.
"Tentu akan menjadi bahan pemberitaan sehari-hari, secara citra secara imej itu akan memengaruhi citra Partai Golkar di mata publik, sehingga publik nanti terus terang saja tidak berminat atau katakanlah tidak mau lagi memberikan dukungan kepada calon-calon dari Partai Golkar, baik itu Pilkada maupun Pileg, khususnya Pileg tahun 2019," jelas dia.
Akbar juga mengatakan, Habibie menyampaikan Partai Golkar harus betul-betul berkonsentrasi menjadi nomor satu dalam pilihan rakyat. Oleh karena itu, lanjut Akbar, tentu partai Golkar tidak ingin masalah hukum yang menjerat Ketua Umum mereka terus berlanjut.
Menurut Akbar, praperadilan merupakan langkah yang diharapkan sekaligus memfinalkan masalah posisi Setnov sebagai tersangka. Akan tetapi, jika praperadilan Setnov gagal, Akbar melanjutkan, akan ada proses hukum yang akan berlanjut.
"Sebagaimana pengalaman kita setelah KPK berdiri, pada umumnya bahkan tidak bisa dikatakan sebagian besar yang tersangka menjadi terdakwa, sebagian besar terdakwa menjadi terpidana. Kalau itu yang terjadi terhadap kami, Partai Golkar atau pemimpin Partai Golkar, tentu ini akan berdampak (buruk) pada Partai Golkar," kata dia.
Akbar juga menilai, kata-kata Setya Novanto yang mengatakan tidak memikirkan praperadilan dalam waktu dekat merupakan tindakan yang sedikit mengecewakan. Tentu, kata dia, Partai Golkar berharap agar segera dilakukan praperadilan sebagai langkah hukum Setya Novanto. "Karena inilah (praperadilan) proses hukum yang kita harapkan," ujar dia mengakhiri.
Ikuti Whatsapp Channel Republika