Kamis 27 Jul 2017 15:06 WIB

Ratusan Guru di Timika Mogok Satu Semester, Ini Alasannya

[ilustrasi] Guru honorer yang tergabung dalam Forum Honorer K2 Indonesia (FHK2I) mengikuti aksi di depan Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (12/2). (Republika/Tahta Aidilla)
Foto: Republika/ Tahta Aidilla
[ilustrasi] Guru honorer yang tergabung dalam Forum Honorer K2 Indonesia (FHK2I) mengikuti aksi di depan Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (12/2). (Republika/Tahta Aidilla)

REPUBLIKA.CO.ID, TIMIKA -- Ratusan guru honor di Kabupaten Mimika, Provinsi Papua memutuskan untuk mogok mengajar selama satu semester. Mereka baruakan kembali ke tempat tugas masing-masing jika insentif mereka dibayarkan oleh Pemkab Timika. "Kami tidak akan mengajar atau kembali ke tempat tugas masing-masing sampai insentif guru-guru honor dibayarkan, jika tidak kami akan tetap mogok sampai satu semester. Keputusan ini sudah bulat dalam hasil rapat yang digelar tadi bersama guru-guru honor tadi," kata Ketua Solidaritas Guru Kabupaten Mimika, Alexander Rahawarin, Kamis (27/7).

Hasil keputusan solidaritas guru Kabupaten Mimika tersebut akan disampaikan kepada pihak terkait termasuk Bupati Mimika Eltinus. Aksi mogok mengajar ratusan guru honor ini merupakan aksi protes atas belum dibayarkannya insentif sebanyak kurang lebih 600 guru honor tingkat di Mimika selama satu semester yang telah berlalu sejak Januari hingga Juni 2017.

Aksi damai hingga penyegelan pintu kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Timika dilakukan para guru honor untuk mendesak segera membayar insentif mereka bahkan dilakukan beberapa kali, namun tidak ada hasil. Kepala Dinas Pendidikan Mimika Jenny O Usmanny tetap tidak membayar insentif mereka dengan alasan tidak diakomodasi dalam dokumen penggunaan anggaran 2017.

Alasan tersebut, menurut para guru honor, tidak masuk akal. Mengingat, APBD Mimika 2017 ditetapkan berdasarkan Peraturan Bupati dan merujuk pada APBD tahun sebelumnya. Alexander menilai dengan dilaksanakan aksi mogok mengajar tersebut maka dapat dipastikan proses belajar mengajar di hampir sebagian besar SD dan SMP yang ada di wilayah pinggiran kota, pesisir pantai dan pegunungan tidak dapat berlangsung.

Hal tersebut dikarenakan, guru-guru yang bertugas di sekolah-sekolah tersebut adalah para guru honor bahkan di beberapa sekolah di pesisir sama sekali tidak ada guru PNS. "Jika pemerintah menginginkan anak-anak asli Mimika, Amungme dan Kamoro dapat memperoleh pendidikan yang baik maka segera bayar insentif sehingga para guru segera kembali ke tempat tugas mereka masing-masing," katanya.

 

sumber : Antara
Yuk koleksi buku bacaan berkualitas dari buku Republika ...
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement