REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Nasional Relawan Perjuangan Demokrasi (DPN Repdem) Wanto Sugito mengatakan pernyataan Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Arief Poyuono syarat kepentingan politik bernada SARA. Pernyataan itu bertujuan melakukan pembusukan terhadap PDI Perjuangan menghadapi Pemilihan Umum 2019.

"Harusnya (disampaikan) ide-ide konstruktif, apakah misalnya mengkritik kebijakan pemerintahan PDIP, jangan dengan isu SARA," kata Wanto di Jakarta Rabu (2/8) malam dilansir Antara, Kamis (3/8). 

Wanto menerangkan Arief sebagai salah satu pimpinan Partai Gerindra tidak pantas mengucapkan "wajar PDI Perjuangan disamakan PKI karena membohongi rakyat". Ia pun menilai Arief tidak mempelajari sejarah karena PDI Perjuangan berlandaskan Pancasila, sedangkan PKI dibubarkan pemerintah melalui TAP MPRS Nomor 25 Tahun 1966.

DPN Repdem mempolisikan Wakil Ketum Umum Partai Gerindra Arief Poyuono terkait pernyataannya yang menyamakan PDI Perjuangan dengan PKI. "Pernyataan Arief itu tidak berdasar sehingga dapat menimbulkan permusuhan," kata Wanto. 

Arief Poyuono dilaporkan Ketua Bidang Hukum dan HAM DPN Repdem Fajri Syafii ke Polda Metro Jaya berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP/3633/VIII/2017/PMj/Dit.Reskrimum tertanggal 2 Agustus 2017 dengan tuduhan Pasal 156 KUHP, Pasal 310 dan 311 KUHP tentang pencemaran nama baik dan fitnah.

Wanto mengatakan awalnya pengurus DPN Repdem melaporkan Arief ke Polda Metro Jaya pada Selasa (1/8) namun polisi meminta pelapor melengkapi barang bukti sehingga laporan dilakukan pada Rabu (2/8).

Sebelumnya, Arief telah menyampaikan permintaan maaf kepada Ketum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri dan seluruh kader PDI Perjuangan.

Ikuti Whatsapp Channel Republika