REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Presiden Jusuf Kalla menilai Cina akan bermasalah jika terus menentang Kode Tata Perilaku (COC) bersama Asosiasi Negara-Negara Asia Tenggara (ASEAN) di Laut China Selatan (LCS).
"Soal Cina Selatan, saya kira Cina juga tidak akan membawa konflik, karena kalau konflik perdagangan Cina akan masalah karena 60 persen perdagangan Cina lewat Laut Cina Selatan," kata JK di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Selasa.
Pernyataan tersebut disampaikan Wapres terkait peran Indonesia menggalang persatuan ASEAN dalam momentum peringatan 50 tahun berdirinya ASEAN, 8 Agustus 2017, khususnya terkait masalah LCS.
"Memang ada kasus-kasus tertentu ada perbedaan sikap, tapi kasus-kasus yang lain satu, katakanlah kita hadapi teroris, masih sama, masalah ekonomi, itu sama, cuma kasus Laut China Selatan saja yang kemarin agak berbeda paham, itu saja sebenarnya yang berbeda paham, tentu mungkin ada pengaruh-pengaruh dari negara luar sehingga terjadi perbedaan pandangan," kata dia.
Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi telah menghadiri Pertemuan Luar Negeri ASEAN Ke-50 di Manila, Filipina, pada 4-8 Agustus 2017.
Wapres meminta delegasi Indonesia di ASEAN untuk tidak ragu dalam mendorong konsensus negara-negara ASEAN dalam menyelesaikan COC LCS demi menjaga kestabilan keamanan dan perdamaian di kawasan.
Menurut Wapres, meskipun Indonesia bukan termasuk negara pengklaim wilayah LCS, namun Indonesia memiliki kepentingan untuk menjaga stabilitas di kawasan tersebut. Ini karena jika terjadi konflik, semua negara akan terkena dampaknya.
Wapres juga mengingatkan, wilayah perairan Natuna yang berbatasan langsung dengan LCS memiliki sumber daya alam yang melimpah sehingga penerapan COC LCS akan makin menjamin stabilitas di kawasan sekitarnya.
"Ya, Indonesia sebagai negara yang besar, cuma sistemnya di ASEAN ini 'kan negara besar, kecil, sama 'kan, nah kita berusaha untuk mempengaruhi supaya kita objektif melihat itu bagaimana, tapi juga masalah Cina Selatan jangan kita terlalu ragu juga," kata dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika