REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) menganggap ada indikasi politisasi kebijakan di balik protes keras Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) terhadap kebijakan sekolah 8 jam Senin-Jumat yang dikeluarkan Mendikbud Muhajir Effendy.

"Saya melihat ada indikasi politisasi kebijakan yang dilakukan oleh PKB untuk kepentingan politik di basis warga NU. Ada indikasi mengambil hati dan meraih simpati warga NU agar semakin membangun popularitas PKB di kalangan NU," kata Ketua Umum Dewan Pimpinan Daerah Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) DKI Jakarta, M Huda Prayoga dalam siaran persnya kepada Republika.co.id, Rabu (9/8)

Huda menambahkan, ancaman tersebut hanyalah dagelan politik. "Saya pikir kalau PKB konsisten dan serius dengan ancaman tidak mencapreskan Pak Jokowi di 2019, baiknya PKB keluar dari koalisi pemerintah dan menarik menteri-menterinya dari Kabinet Kerja Jokowi. Jika itu tidak dilakukan, maka ancaman PKB itu hanyalah dagelan politik," kata alumnus Ponpes Al-Ishlah Lamongan ini.

Lebih lanjut, Huda menyatakan ancaman tersebut menurunkan wibawa presiden. "Ya, kalau orang nomor satu dengan kinerja yang cukup memuaskan rakyat terus diancam kayak gitu, ya turun dong wibawanya. Apalagi ancaman tersebut berdasar dari kebijakan pembantu presiden yang berikhtiar keras untuk mensukseskan Nawacita presiden. Saya pikir ancaman ini layak menjadi kajian dan pertimbangan presiden dan partai-partai yang akan kembali mengusung Pak Jokowi di 2019," katanya

Sebelumnya, PKB mengancam tidak mencapreskan Jokowi di 2019 jika tidak mencabut kebijakan sekolah 8 jam Senin-Jumat yang dikeluarkan Mendikbud Muhajir Effendy.

Ikuti Whatsapp Channel Republika