REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua DPR RI, Fadli Zon mengapresiasi pidato Presiden Joko Widodo dalam Sidang Paripurna DPR/MPR pada Peringatan HUT RI ke-72, yang di antara berisi imbauan untuk menjaga persatuan dan kesatuan. Namun, lanjut Fadli, dalam beberapa hal pidato yang disampaikan Jokowi tidak sesuai dengan realitas.
Fadli mengatakan, meski angka-angka pertumbuhan ekonomi yang dipaparkan cenderung positif, kenyataannya kehidupan masyarakat tidak semakin mudah. "Menurut saya, di bidang ekonomi tidak sesuai dengan realita," kata Fadli Zon di Gedung DPR RI Jakarta, Rabu (16/7).
Fadli mengungkapkan, pidato Jokowi memperlihatkan seluruh capaian bidang ekonomi positif. Angka kemiskinan turun, indeks pembangunan manusia naik, dan seterusnya. Akan tetapi, Fadli melihat masyarakat saat ini merasakan hidup semakin menderita dan semakin susah.
Menurut Wakil Ketua DPR RI ini, Presiden Jokowi harus memeriksa kenyataan di tengah masyarakat, tidak hanya melihat angka-angka saja. Pasalnya, angka-angka bisa menipu dan berbeda dengan kenyataan yang ada di lapangan. Ia melihat kenyataan yang berbeda tatkala turun ke tengah masyarakat.
Fadli menyebutkan, tarif listrik mengalami kenaikan, begitu pula beberapa harga kebutuhan lain. Pada saat yang sama, ada kecenderungan daya beli masyarakat turun. Hal ini tidak sesuai dengan capaian yang disebutkan pemerintah. Kenyataan yang ada di tengah masyarakat ini tidak boleh ditutupi oleh angka-angka.
"Saya kira itu harus diperiksa angka-angka itu karena kenyataan tidak menunjukkan bahwa rakyat kita semakin sejahtera, bahwa rakyat makin mudah hidupnya, pekerjaan makin mudah didapatkan dan juga kenyataan-kenyataan yang lain," kata Fadli.
Presiden Joko Widodo bersama Ibu Negara Iriana Joko Widodo hadir mengenakan pakaian adat Bugis. Sementara, Wakil Presiden Jusuf Kalla dan istrinya, Mufidah Jusuf Kalla mengenakan pakaian adat Jawa. Fadli Zon tidak terlalu ambil pusing menanggapi busana itu.
"Ya menurut saya sih bagus-bagus saja untuk menunjukkan keberagaman, tapi kan nanti masyarakat bisa menuntut adat-adat yang lain. Sekarang adat Bugis, mungkin ada adat-adat yang lain. Tapi menurut saya sih itu terserah saja," pungkasnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika