REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pelaksana Tugas Sekretaris Jenderal Kementerian Pertahanan Letjen TNI I Wayan Midhio mengatakan tawaran Presiden Filipina Rodrigo Duterte untuk membuat pasukan khusus melawan ISIS masih perlu dibahas bersama dengan sejumlah kementerian.
"Kalau ada konsep demikian, ya kami bicarakan dulu di Kemenhan dan Kemenko Polhukam. Tawaran ini akan digodok di sana," kata Midhio yang ditemui di Kantor Kemenhan, Jakarta, Rabu (6/9).
Sebelumnya Presiden Filipina Rodrigo Duterte mengungkapkan rencananya untuk bertemu dengan Presiden RI Joko Widodo dan Perdana Menteri Malaysia Najib Razak guna menawarkan rencana pembentukan pasukan khusus bersama yang ditujukan untuk melawan para anggota gerakan militan negara Islam Irak dan Suriah (ISIS), sebagaimana dilansir Reuters, Senin (4/9). Duterte juga menyatakan kesediaannya membuka perbatasan negaranya bagi pasukan Malaysia serta Indonesia untuk ikut memerangi ISIS.
Terkait dengan rencana tersebut, Midhio menjelaskan sebenarnya Kementerian Pertahanan ketiga negara sudah melakukan kolaborasi untuk mengatasi ancaman ISIS, berupa patroli bersama. Namun, dengan rencana baru ini, ia menekankan bahwa kelak penting bagi pemerintah ketiga negara untuk merinci konsep pembukaan perbatasan yang ditawarkan pimpinan Filipina itu.
"Yang penting prosedur pemanfaatan perbatasan itu harus ditetapkan bersama. Kalau kita masuk bagaimana? Lalu mereka ke sini bagaimana? ini juga ada masalah kedaulatan. Jadi Kemenhan menyikapi dengan bijak apapun kerja sama itu, tetapi mekanismenya yang perlu kita bahas bersama. Nanti untuk operasi khususnya, kita lihat saja perkembangan berikutnya," kata Midhio.
Ikuti Whatsapp Channel Republika