REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menyarankan pihak yang mempersoalkan pemutaran kembali film G30S/PKI karena tidak sesuai dengan kejadian sebenarnya untuk membuat film baru tentang peristiwa 30 September 1965. Opsi itu lebih baik dibandingkan melarang masyarakat melakukan kegiatan terkait peristiwa itu.
"Saya sarankan saja, kalau ada orang yang merasa faktanya tidak begitu, ya bikin filmlah. Sekarang film itu menjadi satu yang mudah. Sekarang kan banyak anak-anak muda bikin film tentang Muhammadiyah, Bung Karno," ujar Fahri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Senin (18/9).
Karena itu, dia tidak sependapat dengan pernyataan Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Sidarto Danusubroto yang meminta agar pemutaran film G30S/PKI dan seminar sejarah 1965/1966. Menurut Fahri, pemerintah jangan terbiasa melakukan pelarangan-pelangaran terhadap masyarakat.
"Gini ya, film, buku, sekarang ini kalau bisa nggak usah kita biasakan diri ngelarang-ngelaranglah. Biarlah masyarakat dewasa juga dengan pilihan-pilihannya. Apalagi, itu pernah kita lakukan berkali-kali," ujar Fahri.
Fahri pun menyarankan Presiden Joko Widodo untuk mengikuti saran dari Wamtimpres tersebut. "Menurut saya jangan. Jangan masuk ke konflik itu," kata dia.
Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Sidarto Danusubroto menilai rencana pemutaran film G-30S PKI dan kegiatan seminar terkait masalah pengungkapan sejarah 1965-1966 yang digelar di Gedung LBH tak perlu dilakukan Sebab, pemutaran film G-30S PKI dan seminar justru akan memicu keresahan sosial dan tak mendukung stabilitas politik Indonesia.
Padahal, lanjut dia, pemerintah memerlukan kestabilan politik untuk meningkatkan perekonomian serta membangun bangsa. "Tolong pihak-pihak ini sementara ini sedikit mengendalikan. Tadi saya bilang untuk kita merebutkan kekuatan ekonomi dunia kelima perlu ada kestabilan politik. Kalau ada film, seminar begitu, ada satu kegaduhan di sana, di sini, itu hal yang tidak menunjang kondisi bangsa," ujar Sidarto di Gedung Wantimpres, Jakarta, Senin (18/9).
Apabila film G-30S PKI tetap digelar, justru akan menciptakan kegaduhan dan keresahan masyarakat serta menganggu pemerintah menyelesaikan program prioritasnya. "Terus terang, jangan diadakan dulu lah. Ini yang saya bilang, untuk menuju kekuatan ekonomi the big four, perlu ada kestabilan politik. Perlu ada kesabaran konstitusional itu saja," kata dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika