REPUBLIKA.CO.ID, SOLO -- Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPD Kota Surakarta menggelar aksi peduli kaum muslim Rohingya dengan melakukan "long march" dari Lapangan Kota Barat menuju Perempatan Gladag, Solo.
"Kegiatan ini sesuai dengan instruksi DPP agar seluruh kota dan kabupaten melakukan aksi peduli muslim Rohingya," kata Ketua DPD PKS Surakarta Abdul Ghofar Ismail sesaat sebelum dimulainya aksi "long march" di Lapangan Kota Barat, Solo, Jumat (22/9).
Ia mengatakan tujuan dari dilaksanakannya kegiatan tersebut untuk menyuarakan suara hati nurani masyarakat yang selama ini terganggu dengan aksi penganiayaan yang dilakukan oleh tentara Myanmar kepada kaum muslim Rohingya.
"Ada tetangga kita kaum muslimin Rohingya sedang teraniaya, dirampas hak-haknya. Untuk itu, sebagai Bangsa Indonesia yang diamanahi akar budaya, kami peduli terhadap sesama. Konstitusi kita yang ikut menjaga kedamaian dunia dan ketertiban umum, maka DPP PKS mengadakan aksi solidaritas," katanya.
Sebagai rangkaian acara tersebut, para peserta aksi juga melakukan aksi teatrikal dan orasi di Perempatan Gladag. Selain aksi tersebut, pihaknya juga menggalang dana untuk selanjutnya digunakan untuk membantu kaum muslim Rohingya.
"Untuk penggalangan dana ini sudah kami mulai sejak beberapa waktu lalu, sejauh ini sudah terkumpul dana sebesar Rp 50 juta. Harapannya melalui kegiatan ini dana yang terkumpul bisa bertambah menjadi Rp 100 juta," katanya.
Dia menjelaskan dana tersebut nantinya akan disalurkan melalui "crisis center" yang ada di DPP PKS. "Dari kami dana yang terkumpul akan dihimpun ke DPW dan dari DPW akan dihimpun ke DPP, lalu melalui 'crisis center'," katanya.
Ghofar mengatakan kegiatan tersebut tidak hanya diikuti oleh kader PKS tetapi juga simpatisan, masyarakat umum, dan para pelajar. Ia mengklaim sekitar 1.000 orang mengikuti aksi tersebut. "Karena per DPC, yaitu DPC Laweyan, Banjarsari, Jebres, Pasar Kliwon, dan Serengan masing-masing mengirim sekitar 200 peserta, jadi kemungkinan lebih dari 1.000 peserta," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika