REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Majelis Ulama Indonesia (MUI) menanggapi pernyataan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Muhajir Effendy yang melarang siswa SD dan SMP menonton film Penghianatan G30S PKI dengan alasan film itu dinilai bukan konsumsi untuk anak-anak. MUI menilai pernyataan tersebut berlebihan.

"Kebijakan tersebut saya nilai berlebihan, karena film tersebut menurut izin tayang dari LSF masuk dalam klasifikasi usia 13 tahun ke atas atau usia remaja. Kalau untuk anak siswa SD mungkin bisa masuk katagori yang dilarang, tetapi kalau untuk anak siswa SMP saya kira tidak," ujar Wakil Ketua Umum MUI, Zainut Tauhid Sa'adi dalam keterangan tertulisnya, Kamis (28/9).

Karena, lanjut dia, rata-rata usia anak SMP itu sudah masuk usia 13 tahun ke atas. Jadi, menurut dia, kalau dasar pertimbangan dari larangan tersebut karena batasan usia, maka larangan tersebut tidak tepat.

Zainut juga meyakini Lembaga Sensor Film (LSF) memiliki argumentasi kuat mengapa film tersebut bisa ditonton untuk anak usia 13 ke atas atau usia remaja. "Karena film ini memang sangat penting ditonton oleh remaja untuk memberikan pemahaman sejarah perjalanan bangsa, sekaligus untuk menanamkan nilai-nilai nasionalisme dan patriotisme kepada mereka," ucapnya.

Zainut juga merasa khawatir kebijakan tersebut menjadi kontraproduktif dan menambah kegaduhan baru. Namun, Zainut yakin larangan tersebut tidak akan efektif, karena masyarakat sudah dewasa menentukan pilihannya sendiri secara cerdas dan bertanggung jawab. "Menjadi sangat aneh justru Pak Mendikbud malah melarang, yang seharusnya menjadi orang pertama yang menganjurkan untuk menonton," kata Zainut.

Ikuti Whatsapp Channel Republika