REPUBLIKA.CO.ID,  JAKARTA -- Majelis Ulama Indonesia (MUI) akan menyelenggarakan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) pada akhir November mendatang. Dalam rapat ini MUI akan membahas beberapa hal, salah satunya adalah koordinasi kegiatan dan jadwal MUI agar lebih produktif.

"Kita lebih fokus kepada koordinasi kegiatan dan jadwal kita sehingga lebih produktif, bukan hanya mendengarkan cermah yang sifatnya teoritif, tapi lebih kepada nation experience," ujar Ketua Steering Commitee Rakernas MUI, Muhyiddin Junaidi kepada Republika.co.id, Selasa (3/10).

Rencananya, rakernas ini, akan bertemakan untuk meneguhkan agenda Islam wasatiyah di bumi Indonesia, membuat, dan mendukung semua program pemerintah yang bertujuan untuk menjaga persatuan dan kesatuan. Menurut Muhyiddin, kegiatan ini dilakukan secara sederhana dan fokus masalah isu sensitif untuk domain MUI.

MUI sejak didirikan, sudah berkiprah tidak hanya pada bidang agama, sosial dan budaya. Namun, juga berkontribusi dalam mengeluarkan fatwa baik itu makanan dan minuman halal, hingga mendukung berkembangnya ekonomi syariah di Indonesia. Ekonomi Syariah merupakan salah satu topik yang juga akan dibahas dalam Rakernas MUI.

"Kami ingin menegaskan kepada masyarakata, bahwa tupoksi MUI bukan hanya halal dan haram, tapi juga mendorong agenda pemerintah dalam mendorong ekonomi keumatan dan kerakyatan, kami sudah langsung berkiprah di situ," tutur Muhyiddin yang juga ketua MUI Bidang Hubungan Luar Negeri.

Selain itu, MUI juga akan membahas koordinasi antara Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika (LPPOM) MUI dengan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal(BPJPH) Kementerian Agama yang baru dibentuk pada tahun ini. Semua agenda ini akan dihadiri oleh 102 perwakilan MUI dari sebanyak 34 provinsi.

"Jadi, kita ingin fokus agar agenda MUI bisa diterjemahkan secara maksimal agar memberikan manfaat secara luas, khususnya bagi MUI dan umat Islam," katanya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika