REPUBLIKA.CO.ID,MADRID -- Pemerintah Spanyol akan mengadakan rapat kabinet khusus untuk menyetujui langkah-langkah untuk mengambil kendali langsung atas Katalunya. Pertemuan tersebut berlangsung hampir tiga minggu setelah wilayah tersebut mengadakan referendum kemerdekaan, yang dianggap ilegal oleh pengadilan tertinggi negara tersebut.
Pemimpin Katalan, Carles Puigdemont telah menolak untuk meninggalkan kemerdekaan, dengan alasan bahwa dia memiliki mandat. Pemerintah pusat Spanyol kini bersiap merebut kembali kekuasaan. Pemerintah diharapkan dapat memicu Pasal 155 konstitusi, yang memungkinkan untuk memberlakukan peraturan langsung dalam sebuah krisis. Hal yang belum pernah dilakukan oleh Spanyol yang demokratis.
Katalunya memiliki populasi sekitar 7,5 juta dan saat ini menikmati otonomi signifikan dari Spanyol, termasuk kontrol atas kepolisian, pendidikan dan perawatan kesehatannya. Pada hari Sabtu (21/10), kabinet Spanyol akan membahas pembubaran pemerintah daerah dan pemilihan pada bulan Januari, serta tindakan lainnya termasuk mengambil alih kekuatan polisi regional.
Perdana Menteri Spanyol, Mariano Rajoy mengatakan bahwa tindakan tersebut bertujuan untuk memulihkan peraturan perundangan dan telah disetujui oleh partai-partai oposisi Spanyol, dikutip dari BBC, Sabtu (21/10). Langkah-langkah tersebut kemudian akan diperdebatkan oleh komite Senat sebelum pemungutan suara terakhir.
Partai Populer Rajoy, memegang mayoritas di Senat, yang berarti usulan tersebut kemungkinan akan lolos. Namun, ini membuat Rajoy dalam posisi lemah, kata wartawan BBC Tom Burridge di Zaragoza, Katalunya.
"Setiap langkah, seperti mengambil alih kekuatan polisi regional Katalunya, tindakan melawan saluran TV publik Katalunya atau mengganti pejabat Katalan dengan orang-orang yang setia kepada Madrid berpotensi menjadi bumerang," katanya.
Raja Spanyol Felipe VI mengatakan bahwa Katalunya sedang mengejar upaya pemisahan diri yang tidak dapat diterima dan meminta agar penyelesaian krisis melalui institusi demokratis yang sah. "Kami tidak mau menyerah atas apa yang telah kami bangun bersama," katanya.
Otoritas Katalunya mencari kemerdekaan penuh dari Spanyol. Negara ini telah mengalami krisis sejak referendum yang disengketakan diadakan di wilayah tersebut pada 1 Oktober.
Dari 43 persen penduduk Catalan mengatakan telah memilih, 90 persen mendukung kemerdekaan. Tapi banyak pendukung anti-kemerdekaan memboikot pemungutan suara, dengan alasan itu tidak sah.
Puigdemont dan pemimpin regional lainnya kemudian menandatangani sebuah deklarasi kemerdekaan, namun segera menangguhkannya untuk memungkinkan perundingan. Madrid menanggapi dengan menuntut untuk mengetahui apakah atau tidak Katalunya telah menyatakan kemerdekaan, menetapkan dua tenggat waktu bagi Puigdemont untuk memberikan jawaban.
Kedua tenggat waktu berlalu tanpa ada tanggapan, dan pemerintah Spanyol sekarang menegaskan bahwa pihaknya harus campur tangan di wilayah tersebut untuk menegakkan supremasi hukum.
Ikuti Whatsapp Channel Republika