REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menko Polhukam Wiranto meminta Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) membuat suatu maping atau memetakan kerawanan di setiap daerah Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Dia meminta Bawaslu segera menyelesaikan penelitian tentang indeks kerawanan Pemilu.

"Tahun lalu beberapa bulan sebelumnya, kita sudah mengambil satu prakarsa antara Menko Polhukam dengan Bawaslu untuk memetakan kerawanan di setiap daerah," kata Wiranto saat memberikan sambutan pada Rekornas persiapan Pilkada 2018 di Hotel Kartika Chandra, Jakarta, Senin (23/10).

Pemetaan ini menurutnya sangat penting sebagai langkah antisipasi baik sebelum, selama maupun sesudah Pilkada digelar. Sehingga, kata dia, pemangku kepentingan juga sudah sejak dini melakukan pencegahan ekses-ekses negatif.

Maka saat Pilkada digelar, diharapkan indeks kerawanan Pemilu sudah masuk wilayah yang aman kondusif, sehingga stakeholder Pemilu tidak kecolongan. Di samping itu, Wiranto juga mengaku sudah memetakan masalah-masalah yang kemungkinan dihadapi, baik pra, saat maupun setelah Pemilu.

"Apakah netralitas penyelenggara masalah? Apakah money politik, SARA, kampanye bohong, ujaran kebencian, mendiskreditkan, validitas daftar pemilih masalah? Setelahnya masih ada perselisihan hasil Pemilu di MK, sengketa antar Pasangan calon. Di Papua, kemarin hampir satu tahun nggak selesai, saya sudah petakan," ujarnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika