REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Konstitusi Spanyol menyatakan, Spanyol menjadi negara sekuler tanpa agama negara, sebagaimana dicetuskan pada 1978, seperti dilansir dari Kementerian Keadilan.
Namun, hal ini memungkinkan negara masuk ke dalam perjanjian dengan badan keagamaan dalam rangka membantu menjamin terpenuhinya hak-hak sebagai warga negara.
Pada 1992, Pemerintah Spanyol menandatangani perjanjian dengan Komisi Islam Spanyol. Perjanjian tersebut, sebagian, berkaitan dengan status pemimpin Muslim dan kedudukan imam, status untuk fasilitas publik penting, seperti jaminan sosial dan tugas militer.
Beberapa implikasi praktis dari perjanjian ini telah diterapkan di tempat kerja. Pekerja diperbolehkan menjalankan ibadahnya dan pulang satu jam lebih awal selama Ramadhan.
Perjanjian antara negara dan Komisi Islam juga mengatur soal kewenangan pendidikan Islam di sekolah umum.
Namun, ada sedikit kendala dalam pelaksanaan hak ini. Salah satu perdebatan yang sedang berlangsung adalah peran negara dalam pendanaannya.
Spanyol adalah negara sekuler sehingga tidak masuk ke dalam hubungan timbal balik dengan organisasi keagamaan, termasuk pendanaan sekolah.
Muslim mengatakan bahwa sekolah-sekolah Katolik menerima perlakuan istimewa dalam dukungan negara. Di pulau-pulau, seperti Ceuta dan Melila, yang mayoritas Muslim, perselisihan tak hanya soal pendanaan, tetapi juga sertifikasi. Pemerintah Spanyol menginginkan guru pendidikan agama menjalani sertifikasi yang sama dengan guru di sekolah sekuler.
Namun, pada 2004, telah terjadi pergeseran nyata dalam pendekatan negara terhadap minoritas Muslim. Pemerintah baru berupaya menerapkan perjanjian dan memberikan perlakuan sama terhadap umat Islam dalam bidang pendidikan.
Baru-baru ini, Komisi Islam Spanyol menyusun pedoman untuk pendidikan Islam di sekolah umum yang berada di negara tersebut. Pedoman ini telah disetujui oleh departemen pendidikan.
Dilansir dari gatestoneinstitute.org, belum lama ini, dijelaskan penyusunan pedoman ini dimaksudkan untuk menumbuhkan semangat keagamaan dan mempromosikan identitas Islam yang moderat di kalangan pemuda Muslim Spanyol.
Selain itu, pedoman ini juga merupakan cara agar pemuda Muslim Spanyol tidak bergabung dengan kelompok radikalisme dan terorisme. Pedoman pendidikan Islam ini ditujukan untuk anak TK, siswa SD, dan menengah.
Pemerintah Spanyol telah setuju untuk mengizinkan organisasi-organisasi Muslim lokal untuk menyusun program silabus, memilih buku pelajaran, dan bahkan menentukan siapa yang akan mengajar di kelas.
Ikuti Whatsapp Channel Republika