REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Assosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) menilai penggunaan dana desa yang disalurkan ke daerah daerah perlu pengawasan yang ketat. Keterlibatan aparat hukum dinilai menjadi salah satu cara agar penggunaan dana desa bisa tertib dan sesuai amanat Undang-Undang.

Pada Kamis (26/10) kemarin, Polri, Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi menandatangani nota kesepahaman (MoU) terkait pencegahan, pengawasan, dan penanganan permasalahan dana desa. Ketua Umum APDESI, Suhardi mengatakan langkah keterlibatan aparat penegak hukum menjadi salah satu cara untuk menjaga dana desa dan memberikan alarm untuk para kepala daerah tertib menggunakan dana desa.

Suhardi tak menampik jika ada faktor kelemahan dalam penyaluran dana desa. Namun beberapa kelebihan dana desa sangat dirasakan oleh masyarakat. "Kami menganalisa ada 15 point kelebihan yang dirasakan masyarakat desa atas bergulirnya dana tersebut, salah satunya desa bisa mengatur sendiri keuangannya demi kesejahteraan masyarakatnya," ujar Suhardi, Jumat (27/10).

Namun Suhardi mengatakan, ada beberapa kelemahannya antara lain masih ada kepala desa yang belum memahami tentang administrasi dan masih ada campur tangan bupati dalam pengunaan dana desa. "Belum lagi ada campur tangan bupati atau oknum lain yang tidak rela desa memperoleh dana, untuk itu kami menghimbau kepada anggota APDESI seluruh Indonesia jangan takut dengan adanya MoU tersebut," katanya.

Selain itu lanjut Suhardi, pemerintah perlu mengadakan pelatihan bagi kepala desa secara berkala agar pengunaan dana desa bisa terserap dengan maksimal. "Harusnya kita bangga karena saat ini banyak masyarakat yang peduli dengan kemajuan desa. Kalau kita bersih, kenapa harus risih. Semua demi kemajuan desa dan kami siap berkoordinasi dengan pemerintah terkait pelatihan bagi kepala desa," ujar dia.

Ikuti Whatsapp Channel Republika