REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi XI DPR RI Hendrawan Supratikno mengatakan, tindakan yang dilakukan sejumlah politikus ataupun pengusaha yang menyimpan sebagian hartanya di negara-negara suaka pajak kemungkinan besar memiliki motif serta agenda penting. Agenda penting ini memungkinkan tokoh tersebut menyimpan uangnya di negara-negara suaka pajak sehingga tidak mudah dicari jejaknya.

"Saya tak bisa terlalu jauh, tapi siapa pun yang menyimpan dananya begitu besar sampai ke luar negeri, pasti punya agenda penting dalam hidupnya. Agenda ini apa, kita harap Sri Mulyani dan jajarannya dapat menelusuri dengan baik," kata Hendrawan di Jakarta, Sabtu (11/11).

Hendrawan menilai tiap negara dan tiap nama yang ada dalam dokumen tersebut memiliki motif atau agenda yang berbeda. Terdapatnya nama Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, menurut Hendrawan bisa saja didasari biaya politik yang tinggi di Indonesia sehingga ia harus menyimpan uang dalam jumlah besar tanpa harus kena pajak.

"Kalau misal Pak Prabowo, tujuannya bisa saja karena dia tahu di Indonesia biaya politik tinggi. Eksisnya partai politik itu begitu besar. Ya itu sah-sah saja kan," ucap Hendrawan.

Menurut Hendrawan, kemungkinan motif tersebut juga bukan hanya dilakukan Prabowo. Sebab  masih banyak nama-nama tokoh Indonesia baik itu pengusaha ataupun politisi yang ada di dalam dokumen 'Paradise Papers'. "File kan sekian juta filenya, yang muncul pasti banyak, mungkin nanti muncul nama-nama lain, sehingga dimunculkan (sekarang) yang seksi-seksi dulu," tuturnya.

Sebagai informasi, Paradise Paper berisi 13,4 juta dokumen tentang, pengusaha yang berinvestasi di luar negeri secara diam-diam. Tujuannya untuk menghindari kewajiban perpajakan.

Terbongkarnya Paradise Paper ini berawal dari surat kabar Jerman. Kini tengah dikembangkan oleh Konsorsium Jurnalis Investigatif. Masih ada kemungkinan nama-nama lain muncul karena laporan tersebut baru sebagian yang didalami. Sejumlah nama seperti Prabowo Subianto, Tommy Soeharto dan Mamiek Soeharto pun muncul dalam dokumen tersebut.

Ikuti Whatsapp Channel Republika