REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Fraksi Nasional Demokrat DKI Jakarta Bestari Barus masih mempertanyakan program (down payment) DP rumah nol rupiah yang masuk dalam RAPBD DKI Jakarta pada 2018. Ia mengatakan, program ini masih perlu dikaji lebih dalam.
"DP 0 rupiah juga perlu pendalaman karena sepertinya itu bagus. Namun perlu pengkajian lebih dalam," kata Bestari di Gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu (15/11).
Ia mengatakan, saat ini banyak warga yang tinggal di rusunami tidak mampu melakukan pembayaraan sewa tempat tinggal. Dengan program DP nol rupiah, para penghuni nantinya harus membayar sekitar Rp 2,5 juta per bulan. Ia sangsi mereka akan mampu membayar biaya tersebut.
"Sebetulnya ini segmen untuk siapa? Untuk orang mampukah atau untuk orang tidak mampu?" kata dia.
Hingga kini, Bestari mengaku belum dapat menyetujui program tersebut. Ia meminta program itu diperdalam untuk memperjelas segmentasi target. Ia tidak ingin program ini nantinya membebani APBD dan merusak prinsip keadilan.
"Bukan masalah sulitnya. Jujur lah, segmen ini untuk siapa? Gitu lho. Apakah menengah atas atau menengah bawah? Ini yang belum kami dapatkan," kata dia.
Menurut Bestari, cicilan Rp 2,5 juta per bulan akan menyulitkan bagi warga dengan pendapatan Rp 7 juta. Selain cicilan rumah, mereka masih harus membayar biaya listrik, perawatan gedung dan fasilitas publik, dan pengeluaran lain yang diperkirakan mencapai Rp 1 juta.
Sisa Rp 3,5 juta akan sulit digunakan untuk memenuhi biaya pendidikan anak, transportasi, dan sebagainya. "Ini kan masalah baru yang mau ditimbulkan. Kalau Rp 5 juta aja gimana bisa? Rp 7 juta aja sudah berat. Gitu lho," kata dia.
Ia juga mempermasalahkan penggunaan istilah Rumah DP 0 yang dianggap tidak menggambarkan aktivitas pengeluaran yang akan dilakukan dalam program tersebut. Menurut dia, ini perlu diperjelas.
"Program DP 0. Ini apa? Kalau lu mau beli tanah bilang beli tanah. Nanti saya mau DP 0, berarti kan mau beli tanah. Beli tanah, beli tanah. Judulnya pembelian tanah untuk pembangunan rusun. Itu programnya. Jangan disulap jadi Program DP 0," kata dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika