REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Dewan Pakar Partai Golkar mengusulkan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar menggelar musyawarah nasional luar biasa (Munaslub) untuk mencari pengganti ketua umum Partai Golkar. Hal itu untuk menyikapi kursi kepemimpinan Partai Golkar yang kosong setelah KPK menahan Setya Novanto.
"Kami mengusulkan agar agenda Munaslub bersifat tunggal yaitu memilih dan menetapkan Ketua Umum DPP Partai Golkar," ujar Ketua Dewan Pakar Golkar Agung Laksono usai rapat Dewan Pakar PG di Kantor DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta pada Senin (20/11).
la mengatakan, hal itu juga untuk menyikapi dampak dari proses penegakan hukum oleh KPK dalam kasus KTP-el, demi penyelamatan kehidupan partai dan demi kepentingan bangsa dan negara. Pergantian mekamisme ketua umum itu, kata Agung, harus melalui Munaslub.
Karenanya, Dewan Pakar juga mengusulkan Plt ketua umum supaya kegiatan operasional sehari-sehari di partai tidak stagnan. Ia pun mendukung usulan Ketua Umum DPP Partai Golkar yang telah menunjuk Idrus Marham sebagai Plt ketua umum dengan tugas melaksanakan kegiatan DPP Partai Golkar sehari-hari.
Ikuti Whatsapp Channel Republika