REPUBLIKA.CO.ID, PADANG -- Pemerintah Provinsi Sumatra Barat menargetkan operasional Pelabuhan Teluk Tapang di Pasaman Barat bisa dimulai secara penuh pada 2018 mendatang. Pembangunan pelabuhan yang digadang-gadang bakal menyaingi Pelabuhan Teluk Bayur di Kota Padang tersebut sebetulnya sudah rampung pada Mei 2017 lalu. Namun, akses jalan yang masih buruk membuat operasionalnya tertunda.
Wakil Gubernur Sumatra Barat Nasrul Abit mengatakan, sejumlah kendala memang masih dihadapi Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat untuk memfungsikan Pelabuhan Teluk Tapang secara penuh. Selain soal akses jalan yang buruk, lahan untuk bangunan pendukung juga masih terkendala status hutan lindung. Ia menargetkan, seluruh kendala bisa diatasi mulai awal 2018, dan operasional bisa dijalankan secara penuh di tahun yang sama.
"Awal tahun depan (2018) kemungkinan bisa beroperasi, sembari kami lengkapi kelayakan untuk operasional pelabuhan," ujar Nasrul saat meninjau langsung Pelabuhan Teluk Tapang, Selasa (21/11).
Demi mengurai benang kusut permasalahan yang ada, Nasrul menyebutkan bahwa pembangunan bakal dikebut dengan melibatkan lintas sektor di level provinsi dan kabupaten. Apalagi, Pelabuhan Teluk Tapang bakal menjalankan fungsi penting sebagai pengurai kepadatan bongkar muat di Pelabuhan Teluk Bayur, Padang. Nantinya, truk-truk pengangkut sawit tak perlu jauh-jauh menuju Padang untuk mengangkut komoditas unggulan Sumbar tersebut.
"Kami akan bicara juga dengan pemerintah pusat. Fungsi Teluk Tapang sangat penting sebagai pelabuhan alternatif pengganti Pelabuhan Teluk Bayur untuk urusan pengiriman CPO sawit," jelas Nasrul.
Sementara itu, Bupati Pasaman Barat Syahiran mengatakan, sejak mulai dibangun tahun 2006 lalu, proses pembangunan fisik Teluk Tapang telah menghabiskan dana sebesar Rp 200 miliar. Namun dana sebesar itu belum cukup. Pemda mencatat, masih dibutuhkan Rp 400-600 miliar untuk merampungkan pembangunan jalan hingga menyentuh Pelabuhan Teluk Tapang. Masalahnya, dana daerah terbatas.
"Sekitar 37 km plus 8 unit jembatan lagi yang perlu dituntaskan. Kita sudah berulang kali sampaikan ini pada kementerian terkait, tapi sampai hari ini belum mendapat jawaban pasti," ujar Syahiran.
Kepala Dinas PU Pemprov Fathol Bari menambahkan, tahun 2018 mendatang akan dibangun 2,5 jalan dari Dana Alokasi Khusus (DAK). APBN 2018 telah menganggarkan Rp 10 miliar untuk pembangunan Pelabuhan Teluk Tapang di Sumatra Barat.
Kepala KSOP Teluk Bayur Nazarwin juga menjelaskan, izin operasional Teluk Tapang sebetulnya sudah ada. Namun sesuai dengan standar pelabuhan perlu dibangun infrastruktur perkantoran disekitar pelabuhan seperti kantor kesehatan pelabuhan, bea cukai, dan kantor cabang KSOP.
"Kami akan dorong dari jalur laut, sekarang perwakilan KSOP Teluk Bayur juga sudah ada disini," katanya.
