REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Harian Partai Golkar Nurdin Halid mengatakan tidak ada pilihan bagi Partai Golkar kecuali untuk melaksanakan musyawarah nasional luar biasa (munaslub) pergantian ketua umum. Hal ini diungkapkan Nurdin menyusul terus merosotnya elektabilitas Partai Golkar seperti hasil survei nasional terbaru oleh Poltracking Indonesia yang hanya menempati posisi ketiga dengan 10,9 persen.
Bahkan Partai Golkar disalip oleh Partai Gerindra di posisi kedua dengan 13,6 persen. Meskipun pada akhirnya Nurdin mengakui, rencana Munaslub sesuai dengan keputusan rapat pleno Partai Golkar baru dilakukan usai putusan praperadilan Setya Novanto.
"Tetap (menunggu Praperadilan), tapi maksudnya baik praperadilan diterima atau tidak diterima, harusnya dengan melihat elektabilitas Partai Golkar yang terus menurun, maka tidak ada pilihan kecuali mencari pemimpin baru untuk meningkatkan kinerja partai," ujar Nurdin usai menghadiri rilis hasil survei Poltracking Indonesia di Sari Pan Pasific, Jakarta pada Ahad (26/11).
Namun Nurdin menilai, kemungkinan jika dilakukan Munaslub pun tidak mungkin dilakukan dalam waktu secepat mungkin. Sebab dalam persiapan Munaslub terdapat tata cara, aturan yang termaktub dalam AD/ART.
"Saya pikir paling cepat bisa kita lakukan pertengahan bulan Januari. Saya pikir ini pasti munaslub, tinggal waktunya saja yang tepat dan tidak boleh kita melanggar AD/ART," kata Nurdin.
Terkait sikap Novanto yang diketahui tidak ingin diganti baik dari Ketua Umum Partai Golkar maupun Ketua DPR, Nurdin meyakini pada akhirnya nanti Novanto akan dapat menerima. Apalagi, mencermati hasil survei Partai Golkar hari ini, kemungkinan juga Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum Idrus Marham akan menjelaskan situasi dan kondisi Golkar kepada Novanto.
Dengan harapan, Novanto dapat berbesar hati dan mengedepankan kepentingan Partai Golkar dibanding kepentingan pribadi atau golongan. Namun Nurdin menekankan, dalam proses tersebut Golkar tetap mengedepankan asas praduga tidak bersalah kepada Novanto.
"Saya yakin Pak Nov seorang negarawan, seorang pemimpin, saya kira akan mengedepankan kepentingan yang lebih besar, kepentingan masyarakat Indonesia, kepentingan PG," ujar Nurdin.
Ikuti Whatsapp Channel Republika