REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memastikan, 73 orang dalam Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) akan diisi orang-orang berkompeten. Anies bersikukuh bahwa tim ini dibutuhkan untuk memberi masukan ke gubernur dan wakil gubernur.

"Mereka justru datang itu memberikan pengalaman, pengetahuan, sehingga gubernur dan wakil gubernur dapat masukan, dapat informasi," kata dia di gedung DPRD DKI, Kamis (30/11).

Anies mengatakan, salah satu tugas mereka adalah melakukan koordinasi dan supervisi. Nantinya, kata dia, mereka berperan memastikan proses koordinasi, dan supervisi dengan beberapa elemen Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI.

Menurutnya, tim tersebut tidak akan berinteraksi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemprov DKI secara langsung. Mereka, kata dia, hanya memastikan semua yang menjadi rencana sinkron dengan pelaksanaannya.

"Salah satu masalah di birokrasi adalah antara rencana dengan pelaksanaan bisa beda. Nah, sinkronisasi salah satu perannya," ujar dia.

Tim gubernur ini akan fokus di lima bidang kerja, salah satunya bidang pencegahan korupsi. Selain itu, ada bidang percepatan pembangunan, bidang harmonisasi regulasi, bidang pengelolaan pesisir serta bidang ekonomi dan pembangunan.

Pada perkembangannya, jumlah anggota tim sebanyak 73 orang mendapat banyak kritikan dari berbagai pihak lantaran dinilai terlalu gemuk. Anggaran yang dialokasikan pun cukup besar yakni Rp 28 miliar.

Ikuti Whatsapp Channel Republika